Jakarta (di antara) – Menteri Karyawan Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mendapat nasihat dan kontribusi dari banyak pihak untuk mengurus moratorium yang direncanakan tentang penempatan pekerja migran di Arab Saudi.
“Beberapa pihak harus berhati -hati untuk tidak membuka komunitas kami, dan ada banyak masalah baru,” kata Karding dengan Perdana Menteri Imigrasi dan Koreksi setelah pertemuan di Kementerian Imigrasi dan Koreksi, sebagai Jakarta KP2MI.
Selain meminta nasihat untuk mengurus moratorium yang direncanakan, kami juga merekomendasikan kepada Menteri Karding untuk memastikan dan memberi peringkat perlindungan pekerja migran Indonesia.
Kementerian P2MI masih mencari jalan tengah, salah satunya dibahas dengan DPR dan partai -partai yang kompeten, termasuk dari pemerintah Saudi.
Dia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang tepat, aman dan terjamin bagi pekerja asing.
“Jadi harus dibuka (penyelesaian di Saudi -arabia) karena membuka pekerjaan … itu benar -benar melindunginya dengan Saudi -arabia,” kata Karding.
Langkah itu diambil karena ada 195.000 pekerja migran Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pekerja prosedural, katanya.
“Kami mempercepat, temukan jalan tengah.
Pada berbagai kesempatan, Menteri Karding juga menekankan bahwa Kementerian P2MI ingin moratorium membuka target di Arab Saudi pada pekerja migran Indonesia, dengan fokus pada reformasi tata kelola perusahaan pekerja migran Indonesia (P3MI).
Ketika moratorium dibuka, pemerintah Saudi menjanjikan sekitar 650.000 pekerjaan untuk populasi Indonesia, 400.000 detail orang untuk pekerja rumah tangga, dan 250.000 pekerja dengan kemampuan atau keterampilan tertentu.
Leave a Reply