JAKARTA (Antara) – Wakil Menteri Perencanaan Pertanian dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Tanah Nasional (Wangmen ATR/Wakn BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan bahwa manajemen negara harus berlangsung sehubungan dengan ekonomi.
“Menteri Nusron dan kami menerima mandat (Presiden Prabowo), kami benar -benar berharap bahwa negara -negara dengan manajemen agraria harus melakukan dengan jujur, tetapi jangan lupa tentang kesinambungan ekonomi,” kata Ossy di Jakarta pada hari Selasa.
Ini menarik bagi kemungkinan ekonomi yang jujur, adil dan seimbang.
Panggilan itu juga sejalan dengan misi Presiden Prabowo, yang difokuskan pada pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen selama kepemimpinannya.
Tidak hanya masalah peningkatan ekonomi pada Ossy juga menekankan bahwa orang -orang di ATR/BPN masih meningkatkan kualitas utilitas dan adaptasi masyarakat dan keadaan mengelola urusan negara.
“Saya di sini untuk menekankan, mari kita kembali ke garis dasar bahwa sifat pelayanan kita sangat penting. Sangat sangat. Dengan arahan menteri, kita harus mengandalkan orang -orang dan sisi negara. Bukan mendukung orang atau perusahaan,” katanya.
Untuk mendapatkan informasi, Menteri Perencanaan Pertanian dan Ruang (ATR)/Kepala Badan Tanah Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa dalam waktu 100 hari kerja ada tiga program kerja utama dalam waktu 100 hari kerja, menurut Presiden Prabewo Subian.
Menurut Nusron, tugas pertama adalah mengelompokkan konsesi dari tanah negara dalam bentuk hak bisnis (HGU).
Perjanjian tersebut harus didasarkan pada prinsip -prinsip keadilan, kesetaraan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, tanpa mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Program kedua yang diizinkan oleh Praboro dioptimalkan digunakan di tanah negara yang belum digunakan produktif.
Nusron mengatakan bahwa lahan istirahat harus segera digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti apartemen, perkebunan atau pertanian.
Tugas ketiga adalah menyelesaikan konflik negara, yang harus ditentukan oleh prioritas kepastian hukum. Konflik yang diperluas akan membuat proses pembangunan menjadi sulit dan menyebabkan ketidakpastian masyarakat.
Leave a Reply