JAKARTA (Antara) – Kantor Pendidikan Jakarta Barat (Sudin) mengatakan bahwa ia telah menyediakan direktur direktur untuk mencegah kasus kekerasan atau pelecehan pada anak -anak.
“Jadi, pada bulan September 2024, kami memimpin para pemimpin sekolah, tetapi tiba -tiba sebuah insiden di Tambor,” kata kepala kantor pendidikan Jakarta barat pada hari Selasa, mengkonfirmasi pelecehan Tambor pada hari Selasa.
Meskipun insiden itu terjadi di luar lingkungan sekolah, partainya melanjutkan kerja sama dengan PPAPP, subtrust sosial, polisi dan lainnya.
Menurut perintah partainya, ia meminta sekolah untuk menciptakan tim pencegahan dan kekerasan (TPPK), yang terdiri dari beberapa elemen seperti guru, komite sekolah, atau perwakilan orang tua siswa dan staf pendidikan.
Selama juga menuntut partisipasi di depan umum, terutama orang tua dalam pengawasan anak -anak mereka.
“Pengawasan, karena pelecehan sering terjadi tidak hanya di sekolah atau jam sekolah, tetapi juga di lingkungan di mana ia tinggal atau liburan sekolah di mana pekerjaan itu dapat terjadi,” katanya.
Mengenai pelecehan, termasuk tiga wanita muda, salah satunya masih mahasiswa, mengoordinasikan partainya melalui kelompok kerja kelompok anti pemerintah dan pencegahan sekolah.
“Saat ini, tiga tersangka telah diberi instruksi dari layanan sosial DKI Jakarta,” katanya.
Semua siswa yang masih terlibat dalam kekerasan di sekolah atau lingkungan berkewajiban untuk meningkatkan hak -hak mereka yang berlaku untuk pendidikan yang tepat atau bantuan pendidikan seperti Jakarta Smart Card (KJP) Plus dan lainnya.
“Mudah -mudahan, mereka tidak akan diulangi di masa depan, karena siswa harus menerima layanan atau objek pendidikan yang baik di mana pun mereka berada,” katanya.
Leave a Reply