Jakarta (ANTARA) – Ekonom senior Institute for Economic and Financial Development (Indef) Aviliani mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Menurut saya, masalah penurunan kelas menengah perlu diperhatikan terlebih dahulu.” “Saya kira ini yang harus menjadi fokus utama,” kata Aviliani pada diskusi virtual Indef “Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran” di Jakarta, Selasa.
Masalah pertama yang harus diatasi adalah aktivitas ilegal. Aviliani berpendapat, pemerintah tidak hanya fokus mengalihkan pekerja ilegal ke sektor legal, tapi juga memastikan pekerja ilegal mendapatkan penghasilan yang layak.
“Selain itu, kelompok miskin dan rentan menghabiskan 64% lebih banyak untuk makanan. Mereka kesulitan makan yang lain sehingga harus menambah pendapatannya untuk bisa makan yang lain,” jelasnya.
Ia juga menyoroti program yang diharapkan dapat membangun tiga juta rumah per tahun yang diusulkan oleh pemerintahan Prabowo.
Insentif perumahan telah menjadi bagian dari upaya untuk mendukung kelas menengah sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), karena properti diyakini menjadi bagian besar dari pengeluaran kelompok ini.
“Pertanyaannya adalah apakah permintaan bisa dipenuhi secara bertahap?” Calon pembeli rumah mempertimbangkan tiga juta rumah, namun tidak mempunyai kesempatan untuk membeli. Jadi itu juga harus menjadi kenyataan,” jelasnya.
Untuk menghindari permasalahan tersebut, Aviliani meminta pemerintah memberikan jaminan lapangan kerja bagi masyarakat.
Dengan hadirnya digitalisasi yang membawa kesuksesan dan ditutupnya banyak perusahaan akibat dampak COVID-19, kini semakin sedikit peluang untuk bekerja.
Keadaan ini juga dibarengi dengan munculnya wirausaha-wirausahawan baru terkecil. Menurut dia, penyalur dana bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (PMS) cenderung diisi oleh orang yang sama, sehingga perkembangan wirausaha baru semakin meningkat. Situasi ini merupakan pekerjaan rumah Kementerian UKM.
“Jadi pekerjaan rumahnya menurut saya perlu dikemukakan di awal,” ujarnya.
Leave a Reply