JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Moliani Endrawati mengatakan bahwa efisiensi anggaran di universitas negeri (PTN) tidak boleh berdampak pada jumlah pelatihan individu (UKT).
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dibuat oleh PTN hanya untuk memenuhi pertemuan, insentif, perjanjian dan penawaran (tikus).
“Kriteria efisiensi untuk kementerian/ organisasi (K/ L) yang kami lakukan berdasarkan standar kegiatan adalah tur resmi, seminar, diperoleh, peringatan dan perayaan, serta kegiatan perayaan lainnya,” kata Sri Moliani kepada konferensi pers di gedung Senedd Indonesia, Jakarta, pada hari Jumat.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa efisiensi anggaran PTN di sektor tikus tidak boleh berdampak pada nilai UKT pada tahun akademik baru pada tahun 2025-2026.
“Langkah ini seharusnya tidak mempengaruhi keputusan universitas mengenai UKT, yang akan dicapai dalam kasus ini hanya untuk tahun akademik baru pada tahun 2025-2026, pada bulan Juni dan Juli (2025),” kata Sri Moliani.
Dia mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian terperinci terkait dengan anggaran operasional PTN sehingga tidak berdampak pada nilai -nilai UKT untuk siswa.
Oleh karena itu, lanjutan, PTN masih dapat melakukan tugas tiga dan memberikan layanan kepada masyarakat sejalan dengan PTN
“Pemerintah akan mengeksplorasi secara rinci anggaran operasional untuk universitas yang akan terpengaruh, sehingga dapat terus melakukan tugas PTN dan layanan masyarakat sesuai dengan otorisasi PTN.”
Presiden Prabo Sobinto sebelumnya mengarahkan anggaran pemerintah sebesar 306,69 triliun rupee di APBN dan APBD dari tahun fiskal 2025 untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung layanan publik yang lebih optimal.
Tujuannya dimasukkan dalam Pendidikan Presiden No. 1 2025 mengenai efisiensi pengeluaran dalam mengimplementasikan anggaran pengeluaran negara dan negara bagian (APBN) dan anggaran regional (APBD) pada tahun fiskal 2025.
Melalui bimbingan presiden, presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, dimulai dengan menteri merah dan putih menteri, TNI, kepala polisi nasional, dan pengacara publik, kepada penguasa, letnan, dan walikota untuk mencapai tahap efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Tujuan efisiensi anggaran termasuk satu triliun rupee 306,69 rupee 256,1 triliun anggaran menteri/kelembagaan dan 50,59 triliun rupee dari transportasi ke wilayah tersebut.
Leave a Reply