JAK ACARTA (Antara) – Menteri Perencanaan Pertanian dan Tata Ruang / Noson Vahid mengungkapkan bahwa tanah tersebut memprioritaskan jumlah hak asasi manusia atau hak asasi manusia.
“Kami sedang mendiskusikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigays selama hampir satu jam. Dua topik terpenting, khususnya, pengaturan pengelolaan lahan, serta perlindungan hak asasi manusia, hak atas pengendalian lahan Rabu.
Salah satu item yang dibahas dalam sistem ini dikaitkan dengan lahan biasa. Sampai sekarang, Kementerian ATR / BPN telah mulai menetapkan hak tanah biasa dari berbagai daerah. Sebanyak 9.720 877 meter adalah tanah umum yang berhasil disertifikasi.
Namun, Nusron mengakui bahwa dia masih menyebabkan banyak masalah dalam sertifikasi tanah biasa ini.
“Setiap pendaftaran selalu terhalang oleh pengakuan dan menyatakan hak -hak biasa ini. Kita perlu mengisi lebih jelas, yang membatasi hak -hak biasa bahwa semua orang terdaftar di dalam tanah.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigay memuji langkah -langkah Kementerian ATR / BPN dalam sertifikasi tanah biasa ini.
“Saya menghargai pelayanan ATR / BPN, karena telah memberikan sertifikat masyarakat, luar biasa.
Informasi tentang Kementerian Urusan Pertanian dan Perencanaan Spasial / Badan Tanah Nasional (CAT)) dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (CAT)).
Di Jakarta, Atro Wahid dan Hak Asasi Manusia terdakwa Natalius Piga, Menteri Negara Bagian Natalie, Natalie Pna, adalah tempat duduk Menteri Vahid dan hak asasi manusia Natalius Pigay.
Leave a Reply