Jakarta (Antara) – DEC AKRD DPRD DPRD DPRD DPRO DPRO DPRO DPROP UNTUK YOLLUB) NOMOR 734 TENTANG PAM JAYA UNTUK MINUMAN AIR.
Itu karena ukuran pajak drop yang dijelaskan dalam KepGub membuat masyarakat perlu membawa beban kenaikan menjadi 71,3 persen.
“Cugg ini memberikan aturan yang terkait dengan saluran air atas air, harus segera diulang,” kata Francine di Jakarta.
Francine mengatakan dia ditulis untuk pengganti. Langganan DKI terkait dengan masalah ini setelah menerima keluhan penduduk Jakarta yang merupakan anggota Asosiasi Flat Indonesia
Francine mendorong PJ. Gubernur dengan cepat ke surat -surat pengadilan publik mengenai meningkatnya Pam Jyja yang diterima pada 20 Januari 2025.
Jakarta mengakui, terutama mereka yang tinggal di apartemen, menyerahkan petisi untuk menghitung peningkatan peningkatan Pam Jaya-Water.
Sejauh ini adalah dokumen petisi online yang ditandatangani oleh 9.000 orang, “kata asosiasi kelompok di Indonesia (PSI).
Petisi ini dibuat oleh masyarakat yang memiliki Pam Jamaya dalam 71 harga di PIC dan 3% dari DPR dan penduduk DPR dan penduduk dan penduduk.
Dalam kelompok ini, katanya, itu adalah peningkatan besar pajak air bersih dari RP12.550 / m3 menjadi Rp 21.500 / m3 di nomor geladak Jaaia.
Sebelumnya, Gubernur Deck Yukart Togurt saat ini adalah yang diucapkan oleh Pajak Pam Jaya harus dilakukan dengan cara yang berbeda.
“Sehubungan dengan pengurangan pajak Pam Jaya, masalah desimal,” kata Tegurta “dilakukan di Jakorta City, Senin (12/2).
Ada begitu banyak pemikiran dan pajak. “Level Pam Jaya sejak 2004 hingga 2004, artinya, makna tidak pernah terjaga,” katanya.
Teguh menekankan bahwa kebijakan ini bermaksud untuk mendukung pengembangan layanan air peledak hingga 100 persen hingga 2030. Penyesuaian ini didasarkan pada internet dua tahun.
Leave a Reply