Jakarta (Antara) – Kementerian Pembangunan Nasional (PPN) / Pembangunan Nasional telah melaporkan anggaran 2025 anggaran (TA) RP 968,05 miliar setelah Rp 968,05 miliar.
“Pada tahun 2026, Kementerian Anggaran Pembangunan Nasional Rp968 miliar atau sekitar 49,2 persen (RP1,97 triliun).
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111.
Fase dampak ini diakui dari kemampuan menteri keuangan, kapasitas keuangan, karyawan dan bantuan sosial.
Berdasarkan pedoman presiden, anggaran anggaran pertama atap Rp1,97 triliun di anggaran Rp1.077 triliun atau 2025 RP1.97.
Pada pertemuan bersama Kementerian Keuangan pada hari Selasa (11/2), efek dampak Bappenas berpengaruh pada efeknya. Oleh karena itu, Rp1.077 triliun dari Rp1.077 triliun dari Rp1.077 triliun dari Rp1.077 triliun dalam Rp1.077 triliun dalam Rp1.077 triliun dan anggaran umum adalah Rp967.05 miliar.
“Manfaat dampak adalah komoditas, kegiatan perjalanan resmi, seminar, seminar, seminar, studi, ATC (stasiun kantor dan lainnya.
Anggaran poststone adalah 1.094 staf sipil negara bagian / AST (762 pegawai negeri dan 330 pejabat pemerintah dan 330 karyawan, dan karyawan PPNPNT, dan RP89,84 miliar; kemudian menyewa gedung / kantor RP71,39 miliar.
Kemudian RP19.44 miliar, pekerjaan baru di OSHK dan RP200 miliar, sewa peralatan paviliun Indonesia, RP13,75 miliar, RP93,24 miliar, RP93,24 miliar.
Selain itu, Rahamat menerima kegiatan operasional di RP152.1 miliar dan 2025, yang merupakan anggaran pembiayaan pilihan nasional tambahan dari partainya (PN) pada tahun 2025.
“Penambahan ini sangat penting karena kami akan mendapatkan karyawan baru yang bahkan belum ikut campur selama beberapa tahun,” kata PPN.
Leave a Reply