JAKARTA (Serangan) – Ekonom Universitas Jakarta Paradina Vijynto Sameerin telah mengevaluasi penerapan 5 persen PPN (PPN), terutama dengan peningkatan kasus -kasus pemerintah di sektor pajak.
Menurutnya, jika Anda melihat situasi keuangan yang sangat berat saat ini, itu benar -benar langkah ideal yang kecil, bahkan jika Anda memahami bahwa frekuensi PPN dinaikkan.
“Karena hubungan pajak yang rendah, basis pajak yang sempit, korupsi sektor pajak yang berlaku dan kepatuhan untuk mengurangi pajak. Pertimbangkan pertumbuhan ini seperti pada tahun keuangan kami, terutama pada tahun 2025 dan 2026, situasinya akan ditangani,” kata Vijanto pada hari Rabu.
Dari 1 Januari 2022, pemerintah secara resmi meningkatkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen.
Vijayanto menjelaskan bahwa pasokan dorongan pemerintah untuk mencegah daya beli adalah langkah yang tepat. Namun, kunci keberhasilan insentif adalah bahwa insentif yang lebih kompleks sama -sama rumit karena implementasi sektor yang lebih kompleks, implementasi area yang lebih kompleks.
Selain itu, insentif tidak akan baik jika target penerima insentif tidak dapat dimengerti; Dalam hubungan ini, pemerintah harus berkomunikasi dengan baik dengan pengusaha dan masyarakat, sehingga mereka termotivasi untuk digunakan dan ekonomi dirangsang untuk berputar. Terkait dengan komunikasi ini, sejauh ini pemerintah masih optimal menurut mereka.
Menanggapi pernyataan pemerintah bahwa ekonomi baik -baik saja setelah 5 persen implementasi PPN di 1, Vijayanto dengan maksud untuk situasi di 1 dan 2 dan 2.
Pada tahun 2022, Indonesia dan Dunia Baru disembuhkan dengan pandemia cowed -1 dari dari dari, meminta mereka untuk menghabiskan. Dengan menggunakan berbagai manfaat yang dicapai selama Pandey, masyarakat mengalami kesenangan untuk membeli.
Tapi sekarang ekonomi global melambat, posisi Donald Trump dalam pemilihan presiden AS akan segera terlihat dan kekuatan untuk membeli rakyat kita lemah. Semua ini membutuhkan dorongan untuk memperkirakan.
“Yang tidak boleh kita lupakan adalah prinsip keadilan dalam kebijakan pemerintah. Kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan PPN dan UMP menguntungkan pemerintah dan para pekerja, tetapi pengusaha pemberontak. Berbagai rangsangan dimulai baru -baru ini,” katanya.
Dia menyarankan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut di masa depan.
“Mereka sangat sulit sekarang, jangan biarkan mereka memecahkan arang, pesimistis dan tidak akan berinvestasi. Hanya ingin keluar, bagaimana kita bisa meyakinkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia?”
Leave a Reply