Jakarta (Antara) – Pemerintah Daki Yakarta mempercepat penerbitan Perjanjian Konstruksi (PBG) untuk mendukung program pengembangan perumahan.
Ini ditransfer oleh penguasa sementara (dalam pekerjaan) Provinsi DKI Jakarta, Teguh Styabudi, ketika ia ditemukan di Pusat Layanan Publik, Yakarta Selatan, pada hari Senin.
Dia mengatakan, “Implementasi PBG, terutama dalam mendukung tiga program pengembangan domestik, adalah bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi dan mempercepat layanan masyarakat modern, transparan dan bertanggung jawab.”
Akselerasi versi PBG dilakukan dengan menggunakan teknologi terbaru yang menggabungkan banyak data terkait data, seperti data lisensi, populasi, biaya regional, dan perencanaan geografis spasial di wilayah DKI Jakarta.
Dia mengatakan: “Penduduk Jakarta dapat mengakses layanan PBG melalui Jakevo, sistem pendukung untuk lisensi pemerintah provinsi di DKI Jakarta yang dapat diakses oleh pemohon melalui ponsel dan mudah bagi publik untuk mendapatkan layanan dengan cepat dan transparan.”
Semua jenis PBG dapat diproses lebih cepat. Untuk rumah maksimum, manajemen PBG dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam, setelah pemohon memenuhi semua persyaratan.
“Sampai hari ini kita bisa berakhir dalam 17 hingga 30 menit,” kata Tigua.
Ketika mendukung tiga juta program pengembangan perumahan, pemerintah provinsi DKI Jakarta siap bekerja dengan pemerintah pusat untuk mempercepat versi PBG, terutama untuk orang -orang rendah (MBR).
Pemerintah Daki Jakarta juga mewujudkan biaya lisensi PBG untuk MBR dalam program pengembangan tiga juta di rumah. Melalui upaya ini, diharapkan bahwa pembangunan perumahan perumahan untuk MBR dan kontribusi nyata bagi Program Nasional untuk Persediaan Perumahan di Indonesia.
“Saya juga meminta semua penduduk Yakarta untuk dapat menangani lisensi dan tidak melisensikan secara mandiri, tanpa melalui pihak ketiga. Karena di Yakarta, minat pada rasa bersalah itu sendiri mudah,” kata Tigoh.
Menteri Perumahan dan Area Pemukiman (PKP), Marwar SERIT, menyatakan penghargaannya kepada pemerintah boikot di DKI Jakarta bahwa ia dapat mempercepat versi PBG dalam 17 hingga 30 menit.
Dia berkata: “Di Yakarta, perlu waktu 30 menit untuk melepaskan PBG. Ini tidak biasa. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Pusat Layanan Publik bekerja dengan hati dan profesional.”
Hal yang sama juga ditransfer oleh Menteri Urusan Internal (Menteri Urusan Internal) Tito Karnafian. Dia menyatakan penghargaannya atas kecepatan pos PBG yang diadakan hari ini.
Diharapkan bahwa PBG akan mempercepat oleh pemerintah provinsi di DKI Jakarta (Pemprov) untuk memotivasi dan memotivasi daerah lain untuk mempercepat versi PBG.
Leave a Reply