Genev (Antara) – Pakar PBB (PBB) pada hari Senin (1/12) menyerukan “perubahan akses” dalam tanggapan internasional terhadap krisis yang memburuk di Myanmar setelah jumlah korban sipil melebihi 6.000.
“Ada 6.000 alasan yang mengingat bahwa komunitas internasional tidak mendukung Myanmar,” kata para ahli dalam sebuah pernyataan.
“Sudah waktunya untuk berubah, dimulai dengan peningkatan bencana ini dari bayang -bayang perhatian internasional,” lanjut pernyataan itu.
Para ahli menekankan bahwa acara internasional belum dapat mengurangi pendekatan junta militer Myanmar terhadap senjata yang digunakan untuk menyerang warga sipil.
“Meskipun langkah -langkah yang diambil harus dievaluasi, jawabannya masih sangat tidak memadai dan kurangnya koordinasi dan bimbingan strategis yang diperlukan untuk memberikan dukungan yang diperlukan dan layak diterima oleh Myanmar. Kami bisa dan kami bisa dan kami harus melakukan yang lebih baik, ”tambah mereka.
Dengan memperkenalkan laporan yang dapat diandalkan, para ahli PBB mengungkapkan bahwa pembunuhan ilegal terhadap tentara junta adalah hal biasa dan ditandai oleh kekejaman dan sifat mereka yang tidak manusiawi.
Selain itu, hampir 2.000 orang tewas ketika unit junta ditangkap, 365 orang ditembak di kepala dan 215 lainnya dibakar hidup -hidup.
Para ahli juga menyatakan keprihatinan tentang “menggunakan penahanan sewenang -wenang dan tindakan yang setara dengan hilangnya paksa untuk membungkam mereka yang menentang junte militer”.
“Lebih dari 21.000 orang yang ditangkap setelah kudeta militer pada bulan Februari 2021 masih ditahan. Banyak dari mereka dalam kondisi tanpa kontak dengan dunia luar, tanpa informasi tentang keluarga atau pengacara tentang nasib atau keberadaan mereka, ”katanya.
Selain membatasi pendekatan Junta terhadap senjata, para ahli meminta negara -negara anggota PBB untuk menolak memberikan legitimasi junt.
“Ini termasuk penolakan terbuka terhadap rencana junt untuk mencoba mendefinisikan diri mereka sebagai” pemilihan “tahun depan,” kata siaran pers.
“Tidak mungkin untuk bertindak ketika Anda telah menarik pemerintahan yang dipilih secara demokratis melalui kudeta inkonstitusional, untuk terus menangkap, memelihara, menghapus, menyiksa dan melakukan para pemimpin oposisi, terutama jika jurnalis dilarang melaporkan kebenaran.”
“Kami mendesak negara -negara anggota PBB untuk mengajukan banding ke langkah ini sebagaimana mestinya, khususnya penipuan,” tambah mereka.
Para ahli juga menyerukan negara dan donor untuk meningkatkan bantuan organisasi masyarakat sipil yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia, melindungi warga sipil dan memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa warga negara.
Sumber: Anadolu
Leave a Reply