JAKARTA (ANTARA) – Pengamat sosial ekonomi Sumantri Suwarno mengatakan pembentukan Badan Pendapatan Negara (BPN) akan meningkatkan efisiensi administrasi dan pendapatan negara.
Saya kira secara teori saya optimis dengan Pak Prabowo, dia punya ide, dia punya visi, dia punya strategi, kata Sumantri Suwarno dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan, jika pembentukan BPN menjadi kenyataan maka akan mendorong pengelolaan pendapatan negara secara terpadu dan memberikan peningkatan kapasitas pada lembaga tersebut.
“Sehingga dalam jangka menengah dan panjang akan efektif untuk mengendalikan pendapatan negara,” ujarnya. Efisiensi berarti prosesnya akan lebih mudah.”
Sumantri, pemuda Nahdlatul Ulama (NU), berharap dengan berdirinya BPN, masyarakat akan selalu lebih sadar akan kewajiban perpajakannya di masa depan.
Diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melaporkan aset dan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah.
“Jadi ke depan, seluruh sumber penerimaan pajak dan bukan pajak pemerintah, seperti PNBP, nantinya akan dimasukkan atau dikonsolidasikan melalui badan ini.”
Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dokumennya di Asta mengatakan, Departemen Umum Pajak (DJP) dan Departemen Umum Bea dan Cukai (DJBC) harus dipisahkan dari Kementerian Keuangan untuk membentuk Kmenku). )
Badan ini dibentuk untuk mengumpulkan pendapatan pemerintah dari sektor non-pajak dan bea cukai di bawah satu atap untuk meningkatkan pendapatan pajak dari sekitar 10 persen PDB negara menjadi 23 persen.
Prabowo-Gibran resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, DPRD Kota Jakarta, Minggu.
Ketua MPR RI Ahmed Muzani mengatakan, sekitar 709 anggota MPR RI menyaksikan upacara pengambilan sumpah tersebut. Sidang paripurna MPR RI dihadiri oleh perwakilan nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.
Leave a Reply