Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan kebocoran dana negara terjadi di semua tingkatan dan tempat.
“Kebocoran bisa datang dari berbagai kelompok. “Akuntansi pendapatan, kebocoran pengeluaran, dan kebocoran inefisiensi, dan itu terjadi di semua tingkatan dan terus terjadi di semua bidang,” ujarnya saat peluncuran Whistle Blowing System (WBS) 2.0 di Jakarta, Jumat.
Pertama, kebocoran uang disebabkan penerimaan negara yang kurang baik mengingat porsi pajak Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berkisar 10 persen, lebih rendah dibandingkan negara seperti Malaysia dan Thailand yang berada di atas 15 persen. persen.
Lainnya adalah kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 30 persen yang sudah berlangsung selama tiga puluh tahun. Batasan sumber daya APBN terbuang sia-sia untuk dunia usaha, birokrasi, parlemen, dan penegakan hukum.
Berdasarkan data Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2023 masih berada pada peringkat 34 dari 100 dan menempati peringkat 115 dari 180 negara. Indeks korupsi yakni Indeks Persepsi Korupsi pun sejalan dengan pencapaian di banyak tempat. , ” katanya. . Rakhmat.
Kemudian masih terdapat kerugian negara yang cukup besar akibat penambangan liar yang diperkirakan mencapai Rp 105 triliun setiap tahunnya.
Game online disebut-sebut menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp 900 triliun pada tahun 2024.
“Kebocoran tersebut juga terkait dengan kebocoran lebih lanjut akibat pengeluaran yang berlebihan. Mulai dari APBN, melalui anggaran rumah tangga, melalui anggaran rumah tangga, hingga anggaran perseorangan, hingga anggaran perseorangan terjadi pada hal-hal yang seharusnya dilarang, untuk pembelian produk obat. “Jadi sekarang belanja obat sudah menjadi bagian dari arus yang harus menjadi bagian integral yang harus kita atasi,” kata Presiden Bappenas.
Leave a Reply