Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menyukseskan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, mendorong, meningkatkan kesuksesan. protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Koordinasi dengan Kementerian Desa dan PDT juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, khususnya Makanan Bergizi, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin ”. .
Sinergi kedua kementerian ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di kantor KPK, Jakarta.
Trenggono mengatakan, dengan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah seperti MBG dan swasembada pangan, hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi daerah produksi makanan laut dan hasil laut.
Ia mengatakan dengan adanya kerja sama maka pengelolaan desa produksi hasil laut akan lebih optimal.
Ia mengatakan, sebelumnya Partai Komunis Tiongkok menjalankan program desa akuakultur dan desa nelayan lanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk akuatik yang dihasilkan oleh masyarakat petani dan nelayan di berbagai wilayah di Indonesia.
“Kita bisa mempercepatnya lebih cepat karena Kementerian Desa juga menyambut baik karena kita bisa berkolaborasi secara langsung. “Sehingga desa-desa nelayan seperti ikan lele, lele, gurame, dan ikan gurami dapat berkembang dengan baik,” kata Menteri Trenggono usai penandatanganan nota kesepahaman bersama.
Ruang lingkup kesepahaman tersebut mencakup koordinasi antara kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal berdasarkan pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.
Kemudian, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perairan, memperkuat kelembagaan perekonomian desa kerajinan di bidang kelautan dan perikanan, meningkatkan kapasitas dan kualifikasi sumber daya manusia, serta pertukaran dan pemanfaatan penambangan data dan/atau informasi.
Menurutnya, melalui pengelolaan bersama, kawasan produksi perikanan budidaya akan lebih produktif sehingga dapat menunjang kebutuhan bahan baku untuk menghasilkan pangan gratis bergizi dan berkelanjutan.
Dengan begitu, Trenggono, para nelayan dan petani di desa setempat tetap dapat merasakan manfaat ekonomi dari program unggulan pemerintah ini.
“Hal ini untuk menunjang bahan baku di dapur yang menyiapkan makanan bergizi gratis, salah satunya melalui produk seafood,” kata Trenggono.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengungkapkan, terdapat lebih dari 75 ribu desa di Indonesia yang memiliki potensi tersendiri, termasuk potensi di sektor kelautan dan perikanan.
Bekerja sama dengan CCP untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang ada agar pertumbuhan ekonomi di desa dapat terus meningkat. Selain itu, kemitraan ini juga bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan dan makanan bergizi gratis melalui produktivitas tenaga kerja masyarakat desa.
Pihaknya bahkan mengalokasikan 20% dari dana desa Rp71 triliun untuk mendukung program ketahanan pangan melalui BUMDes. Agar anggaran yang disiapkan tidak habis melainkan dikembangkan untuk kegiatan perekonomian.
“Kita tumbuhkan dan kembangkan potensi desa nelayan untuk menunjang ketahanan pangan khususnya dari protein. Kita juga kaitkan dengan pangan bergizi gratis. Jadi jangan sampai desa hanya menjadi penonton saja”. Misalnya ada desa di Banten, tapi bahan bakunya dari Bogor atau Cianjur, tapi di Serang bisa maksimal dari ikannya, mungkin juga bumbunya,” kata Yandri.
Leave a Reply