Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth DKI meminta Pemda DKI menyiapkan lima langkah efektif untuk mengantisipasi banjir pada musim hujan ini.
Saya meminta Pemprov DKI berhati-hati dan cepat dalam menangani potensi bencana ini, kata Kenneth di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan, hal tersebut berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Meteorologi, dan Geofisika (BMKG) yang berarti musim hujan saat ini akan disertai kondisi La Nina dan curah hujan meningkat hingga 20 persen dari normal.
“Koordinasi yang lebih baik, perbaikan infrastruktur dan edukasi masyarakat merupakan langkah penting dalam mitigasi dampak banjir yang dapat merugikan banyak pihak,” ujarnya.
Situasi ini bisa berdampak terburuk berupa hujan lebat bahkan banjir, seperti yang terjadi di Jakarta pada tahun 2020.
File foto – Seorang bocah lelaki bermain air di rumahnya pasca banjir Sungai Tsilivung di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta, Kamis (28/11/2024). ANTARA FOTO/Idlan Dziqri Mahmudi/app/YU Harapannya, dengan persiapan yang baik, Jakarta bisa mengurangi risiko banjir dan menjamin keselamatan warganya.
“Ada beberapa rekomendasi khusus bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi banjir di musim hujan ini,” kata Kenneth.
Pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus segera memastikan seluruh infrastruktur drainase berfungsi dengan baik melalui pemeriksaan dan pemeliharaan terjadwal.
Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengeruk lumpur di kali atau aliran sungai di Jakarta dan mempercepat remediasi agar dapat menyerap lebih banyak air dari sungai dan saluran air.
Kedua, Pemprov DKI Jakarta harus memastikan sistem peringatan dini efektif dan cepat disampaikan kepada masyarakat. Simulasi evakuasi penduduk juga perlu diperkuat agar warga yang tinggal di daerah rawan banjir dapat segera berpindah ke tempat yang lebih aman.
Ketiga, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas pompa air dan memastikan pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini penting untuk menghindari air di daerah rawan banjir.
Keempat, pemerintah provinsi diminta untuk mengintensifkan kampanye pendidikan masyarakat mengenai metode pengendalian banjir yang sederhana namun efektif, seperti pemasangan saluran air bersih dan pengurangan polusi.
Kelima, Pemprov DKI Jakarta harus melibatkan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat dalam berbagai program mitigasi banjir. Pendekatan kolaboratif ini memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk perbaikan infrastruktur.
Anggota Komisi D DPRD DKI Hardianto Kenneth, Jakarta, Jumat (6/12/2024). (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi) Upaya mitigasi BPBD DKI Jakarta harus berjalan lebih efektif dalam merespons bencana, khususnya banjir dan angin kencang.
Di masa depan, katanya, penting untuk memperkuat koordinasi antar organisasi, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan terus menggunakan teknologi untuk pemantauan cepat dan respons terhadap keadaan darurat.
Sebelumnya, DKI bersama BMKG Pemprov DKI Jakarta akan melakukan rekayasa iklim hingga akhir tahun 2024 untuk memprediksi kemungkinan terjadinya curah hujan tinggi dengan intensitas tinggi di akhir tahun.
Rekayasa iklim berlangsung dari pertengahan hingga akhir tahun. Hal tersebut sedang diselidiki dan akan dibicarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Tentu saja BMKG terlibat dalam penggunaan dana Kontinjensi (BTT) untuk rekayasa iklim, kata Plt Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta Pusat, Jumat (6/12).
Leave a Reply