Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pihaknya siap melakukan konsolidasi data dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk UKM sektor obat dan makanan. .
“Masalahnya bagi kami adalah datanya karena masing-masing dari kami tidak membuka data tersebut. Saya sangat terbuka untuk bekerja sama mengkonsolidasikan data tersebut,” kata Erick di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Menteri BUMN menanggapi kebutuhan akan data yang valid untuk mendorong pengembangan UMKM secara lebih fokus dan terintegrasi, seperti yang disampaikan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar.
Hal ini disampaikan di sela-sela penandatanganan nota kesepahaman antara BPOM dan Kementerian BUMN dengan motto “Koordinasi untuk mendukung kemandirian dan daya saing produk UKM bidang obat dan makanan”
Erick menyadari pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mengatasi permasalahan data yang selama ini menjadi kendala dalam memberikan solusi tepat kepada para pelaku MIME.
“Juga Pak Presiden (Prabowo Subianto) sekarang adalah masa yang optimis. Kita sedang membangun perekonomian baru, perekonomian agar kita bisa lebih mandiri.
Erick juga menyoroti peran strategis UKM yang mencakup 61 juta unit usaha di Indonesia dan 92 persen di antaranya mengakses pembiayaan dari bank-bank BUMN.
Selain itu, UKM merupakan pendorong utama penciptaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi.
Erick menekankan pentingnya memberikan solusi end-to-end untuk mendukung keberlanjutan UKM, terutama untuk menjawab tantangan digitalisasi dan dinamika perekonomian saat ini.
“Pertumbuhan lapangan kerja yang dinamis saat ini sebesar 89 persen tergerus oleh digitalisasi. Itu juga solusi bagi UMKM. Maksudnya apa? Kita harus memberikan solusi yang baik untuk semua,” kata Erick.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar (kanan) pada konferensi pers usai penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPOM dan Kementerian BUMN bertema “Koordinasi untuk mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk UKM”. bidang kedokteran dan pangan’ di Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA/Harianto Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing UMKM di sektor obat dan makanan.
BPOM menyebutkan berdasarkan data Kementerian UKM, terdapat sekitar 4,3 juta UKM makanan dan obat-obatan yang terdaftar, sedangkan yang terdaftar di BPOM baru mencapai 60 ribu.
Bahkan, Taruna menekankan pentingnya validasi data UKM melalui kerja sama dengan Kementerian BUMN, mengingat data perbankan menunjukkan ada sekitar 18 juta UKM potensial yang membutuhkan dukungan.
Jadi kita mendapat instruksi dari presiden untuk memperhatikan UMKM. Jadi berdasarkan data statistik nasional ternyata 61 juta adalah pelaku UMKM di seluruh Indonesia, ujarnya.
BPOM berkomitmen meningkatkan registrasi UMKM melalui pelatihan, komunikasi, dan edukasi terpadu, dengan tujuan penting meningkatkan registrasi 100 persen menjadi 120.000 UMKM pada tahun depan.
Menurutnya, dengan dukungan data Kementerian BUMN yang lebih valid, BPOM berkomitmen membantu masyarakat meningkatkan pendaftaran PEME dengan menggunakan dana APBN untuk program komunikasi, informasi, pendidikan, dan pelatihan.
BPOM menargetkan peningkatan jumlah UKM yang terdaftar hingga 100 persen pada tahun depan melalui langkah pengembangan berkelanjutan yang terintegrasi dengan data yang ada.
“Tahun depan kita bisa lapor ke Presiden ada peningkatan pendaftaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Rp 60.000 menjadi Rp 120.000, artinya naik 100 persen. Itu angka yang sangat bagus,” ujarnya.
Leave a Reply