JAKARTA (ANTARA) – Institute of Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah Indonesia yakin memiliki potensi yang cukup untuk menyediakan listrik yang bersih dan terjangkau ke daerah pedesaan dan tertinggal, perbatasan dan pinggiran (Q3). Untuk energi baru terbarukan (EBT).
“Pemanfaatan potensi energi terbarukan lokal untuk menggantikan 3 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar dan menyediakan listrik yang andal, terjangkau, dan bersih di pedesaan dan 3T sangat mungkin dilakukan. Selain membuat akses terhadap listrik lebih adil, emisi dan biaya pasokan listrik juga dapat ditingkatkan. dikurangi,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabi Tumiwa dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurut Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.686 gigawatt, ujarnya. Bahkan, kajian pihaknya menunjukkan pada tahun 2022 potensi energi terbarukan lebih besar, lebih dari 7.800 gigawatt, dengan lebih dari 75 persen berasal dari sumber energi surya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah Indonesia harus menyiapkan peta jalan transisi energi dengan pilihan biaya terendah, menjamin keandalan pasokan yang optimal, dan berkeadilan.
Menurut Fabi, dengan transisi ke energi terbarukan, Indonesia dapat meningkatkan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sejalan dengan target 1,5 derajat Celcius yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.
Selain itu, Deputi Bidang Prasarana dan Sarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Irwan Maksum mengatakan pendanaan tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mencapai transisi energi. target .
Transisi energi di Indonesia memerlukan pendanaan alternatif dari sumber non-pemerintah dan partisipasi modal swasta untuk mencapai tujuan sektor ketenagalistrikan.
Di sisi lain, Taufiq Hidayat Putra, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappening menyatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan Indonesia mencakup akses listrik berkualitas untuk semua, tidak hanya untuk industri. lapisan masyarakat, khususnya di pedesaan.
Sementara itu, untuk meningkatkan daya tarik bagi investor, proyek Indonesia’s Lead Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE for SEA), GIZ Energy Program for Indonesia/ASEAN Deni Gumilang menekankan pentingnya pengembangan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko transaksi. . bahwa tantangan politik dan peraturan masih dianggap sebagai hambatan utama pengembangan energi terbarukan di tanah air.
Hingga November 2024, data Kementerian ESDM menunjukkan masih ada 86 desa yang belum teraliri listrik.
Leave a Reply