Jakarta (Antara) – Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, mencanangkan Rencana Tugas Maritim pada tahun 2015 di awal pemerintahannya. Di awal peluncurannya, banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin Indonesia, negara kuno, bisa membangun jalan tol dan jembatan melintasi lautan dan selat yang luas.
Namun, setelah mendapat informasi yang jelas dan rinci, masyarakat awam memahami bahwa adat istiadat maritim mengacu pada penggunaan laut sebagai jalur pelayaran untuk memasok berbagai kebutuhan pokok ke berbagai daerah.
Salah satu program utama Pemerintahan Kabinet Eksekutif saat itu adalah mempercepat dan memfasilitasi pergerakan barang melalui laut atau dikenal dengan Skema Bea Cukai Laut.
Secara teori, gagasan tol laut Indonesia Barat hingga Timur adalah untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik dengan pelayaran reguler dan terjadwal.
Sejak program ini dimulai pada tahun 2015 hingga akhir pemerintahan Joko Widodo, pelaksanaan Program Tol Laut terus dioptimalkan agar masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya. Jalur laut diharapkan dapat menekan biaya logistik dan mengurangi disparitas harga komoditas.
Koridor Laut merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang merupakan inisiatif ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Konsep alur laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan barang dari pelabuhan laut ke pelabuhan lain dengan menggunakan sistem pelaksanaan kewajiban pelayanan umum angkutan barang.
Penerapan Program Tol Laut diharapkan dapat meningkatkan proses transportasi logistik di Indonesia. Dengan demikian, proses pengiriman barang (khususnya makanan) ke Indonesia menjadi lebih mudah. Hal ini diperkirakan akan berdampak pada harga bahan pokok yang lebih merata di Indonesia.
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa program tol laut mengalami peningkatan signifikan pada jalur kargo dan kapal, khususnya di wilayah 3TP (tertinggal, perbatasan, terluar dan perbatasan), untuk mendukung distribusi logistik yang lebih efisien.
Pada tahun 2015 diluncurkan layanan tol laut yang menghubungkan barat dan timur, dari awalnya 3 rute menjadi 39 rute pada tahun 2024. Sedangkan jumlah kapal meningkat dari semula 3 kapal pada tahun 2015 menjadi 39 kapal pada tahun 2024.
Kemudian dari 11 pelabuhan pada tahun 2015 meningkat menjadi 114 pelabuhan pada tahun 2024.
Selama 10 tahun melayani masyarakat Indonesia, Jalan Tol Laut mengalami pertumbuhan yang signifikan baik dari jumlah trayek, muatan maupun kapal. Volume kargo mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang hanya 30 ton dengan 88 TEUs, menjadi 989,75 ton dengan 31.878 TEUs pada tahun 2024.
Selama 10 tahun mengarungi Seaway, bukan berarti kami tidak menemui kendala. Kendala tersebut salah satunya adalah ketika kapal dapat mengangkut barang pokok dari barat ke timur, namun tidak membawa barang saat kembali dari timur ke barat sehingga menimbulkan kerugian bagi operator kapal. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat dari program ini sangat diapresiasi.
Salah satu kelebihan dibangunnya tol laut adalah bermanfaat dalam mewujudkan konektivitas atau menghubungkan segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Berkat adanya tol laut, pengiriman makanan dan bahan pokok ke wilayah barat dan timur Indonesia menjadi cepat.
Melalui Tol Laut, perjalanan kapal menjadi lebih cepat dan mudah sampai ke tujuannya. Biaya barang akan berkurang 20-30 persen dibandingkan angkutan laut, bukan melalui tol.
Keuntungan lainnya, dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, karena infrastruktur di setiap wilayah Indonesia semakin membaik dan kualitas tempat wisata meningkat sehingga membuka peluang kerja baru.
Tugas laut berlanjut
Kelanjutan atau penutupan Tol Laut sudah beberapa kali dibahas pada masa kampanye dan pemerintahan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subiano dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diresmikan pada 20 Oktober 2024.
Namun Kementerian Perhubungan (KMENHUB) mengusulkan program tol laut tetap dilanjutkan. Program ini merupakan bagian dari rencana strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subiano untuk meningkatkan konektivitas dan distribusi barang di seluruh Indonesia.
Direktur Ditjen Lalu Lintas dan Angkutan Laut mengatakan, “Yang sudah jelas dari Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Perhubungan Laut, kami akan meminta dipertahankannya pantai ini (di pemerintahan baru). ” . Kementerian Perkapalan dan Perhubungan, Harthanto.
Alasan Kementerian Perhubungan, tol laut ini merupakan program unggulan untuk mengurangi ketimpangan harga di kawasan timur Indonesia, khususnya di wilayah 3TP (tertinggal, perbatasan, terluar, perbatasan). Selain itu program Tol Laut merupakan program yang sangat bagus. Melalui program ini konektivitas lebih tercapai, wilayah mudah dijangkau dan selisih harga tidak terlalu jauh.
Melihat keseriusan Kementerian Perhubungan untuk terus melaksanakan program ini, terlihat Kementerian telah mengajukan anggaran Proyek Tol Laut sebesar Rp 1,124 triliun pada tahun 2025.
Masyarakat khususnya masyarakat kawasan 3T berharap tol laut ini tetap beroperasi meski ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, misalnya penataan kapal dan ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan kapal.
Melihat capaian yang dialami selama 10 tahun terakhir, pemerintahan baru Presiden Prabowo Subiano dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperkirakan akan melanjutkan program tersebut. Tol laut dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perdagangan secara umum, namun juga bagi operasional di wilayah 3TP.
Leave a Reply