Jakarta (Antara) – Pada November 2024, Desk Pemberantasan Online mengirimkan 651 permintaan pemblokiran rekening bank terkait perjudian online, kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
“Untuk permintaan pemblokiran rekening bank, pada bulan November saja wilayah beroperasinya forum online tersebut, kami telah mengirimkan sebanyak 651 permintaan pemblokiran rekening bank yang akan diambil atau diblokir dana tersebut,” kata Meyutya dalam konferensi pers. Di Jakarta, Kamis.
Meuthya membeberkan informasi perjudian online yang dikirim ke bank untuk diblokir pada periode 8 Agustus 2023 hingga 19 November 2024.
Saat itu, 517 rekening judi online dibuka oleh Bank BCA, BRI (126), BNI (58), Mandiri (75), CIMB Niaga (24), BSI (12), Danamon (3), Sinarmas (1), Parmata (1), Maybank (1), Seabank (1), Paninbank (1), dan Mega (1).
“Masih banyak lagi yang kita urus seperti Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, Niaga, BSI, Danamon, dll,” kata Meutya.
Kerja sama dengan perbankan harus mempersempit bidang perjudian online, kata Methya.
“Kerja sama yang kuat dengan perbankan sangat diperlukan karena lagi-lagi denyut nadi perjudian online ada pada uang atau cash flow,” ujarnya.
Meutya mengatakan, situs judi online hanya salah satu bagian penting, namun uang yang mengalir dari rekening bank menjadi “darah” utama kejahatan ini.
Oleh karena itu, Menkominfo menilai strategi regulasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memblokir situs tetapi juga memiliki tujuan ekonomi untuk mendukung perjudian online.
“Jadi ini yang kami dukung dan kami kerja sama dengan OJK (Badan Perbankan) dan perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia,” ujarnya.
Saat itu, Meutya menambahkan, sebanyak 104.819 situs terkait perjudian online telah ditutup sejak berdirinya Online Elimination Desk pada 4 November.
Kalau kita hitung mulai 20 Oktober atau pemerintahan baru, jumlahnya sudah 380.000, kata Meutya.
Menteri Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memaparkan langsung hasil kerja sementara Desk Pemberantasan Kasino Online di Jakarta.
Meja yang ditetapkan Menteri Hukum dan Keamanan pada 4 November 2024 itu dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo, Direktur Reserse Kriminal Polri Komjen Pol, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Jika Vidada.
Dalam pertemuan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo hadir di meja makan, pimpinan seluruh kementerian/lembaga, Menteri Pendidikan Tinggi Hinsa Siburian, Kepala BSSN, Iptek Satryo Somantri Bradjonegoro.
Selain itu, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Wakil Direktur BI Judah Agung dan Direktur PPATK Ivan Ustiavandana, perwakilan KSP dan PCO, serta Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro akan mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto.
Leave a Reply