JAKARTA (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Energi Digital meningkatkan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah aliran taruhan online luar negeri guna mengendalikan dan memberantas aktivitas ilegal tersebut.
Data PPATK memperkirakan perputaran uang di platform game online akan mencapai Rp 981 triliun pada tahun 2024 tanpa campur tangan pemerintah. Menteri Komunikasi dan Pendidikan Tinggi Meutya Hafid di Jakarta mengatakan, Rabu, “Tidak ada kemungkinan uang sebesar itu hilang , hampir Rp 1.000 triliun, apalagi uangnya diduga kuat dan sepertinya kabur.”
Meutya Hafid juga meminta seluruh penyedia jasa keuangan membantu menghilangkan perjudian online.
“Jadi kalau ada yang masih menikmati transaksi keuangan terkait perjudian,” ujarnya melalui internet, mari kita lihat bersama.
Menteri Komunikasi dan Teknologi Muth Ya mengatakan pemerintah telah mengambil tindakan drastis untuk menghilangkan perjudian online. Selain intervensi besar-besaran melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pemberantasan Judi Online, pemerintah telah membentuk kelompok kerja pemberantasan perjudian online di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.
Bahkan Presiden Prabowo Subianto dan seluruh Kabinet Merah Putih memutuskan untuk menyatakan perang terhadap game online.
Setidaknya dia ingat pernyataan kabinet dan publiknya tentang perang judi online, jadi dia panglima langsung di depan presiden, kata Meutya.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, para penjudi online semakin banyak menggunakan cara yang berbeda dalam melakukan transaksi keuangan, salah satunya adalah penggunaan layanan e-wallet atau dompet elektronik dan mata uang kripto yang mempersulit pengendalian transaksi tersebut.
Sejak 20 Oktober hingga 18 November, Kemenkominfo memblokir 315.425 konten perjudian online, rinciannya 290.984 di website dan IP, 13.365 konten di meta-platform, 6.755 di File sharing, 2.711 di Google/YouTube lewat 1 platform X, 119 konten di Telegram, 40 melalui TikTok
Leave a Reply