Bandung (ANTARA) – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan perwakilan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menggelar pertemuan pertama untuk menilai kinerja dan tindak lanjut pengelolaan APBD 2024.
“Ini rapat masuk, jadi awalnya BPK akan melakukan evaluasi kinerja dan evaluasi kepatuhan pada APBD semester I 2024,” kata Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Bandung, Rabu.
Bey mengatakan partainya menyambut baik hal ini karena hal ini akan mewujudkan pemerintahan yang transparan, tata pemerintahan yang baik, dan membantu masyarakat untuk bertanggung jawab.
“Terkadang kepemimpinannya tidak bertanggung jawab, terkadang memang demikian,” katanya.
Bey juga mengatakan, 70,2 persen catatan BPK pada akuisisi sebelumnya dilacak olehnya.
“Target saya akhir tahun 80 persen karena angka nasionalnya 75 persen. Kadang tidak bisa, tapi pemeriksaan saya dorong mengikuti temuan BPK,” ujarnya.
Widhi Widayat, perwakilan BPK Jabar, mengatakan sudah dua kali mengunjungi Pemprov Jabar. Pertama pengelolaan APBD tahun 2024, kedua penilaian kepatuhan pengelolaan anggaran daerah.
Nantinya pemerintah akan membuat pernyataan tentang kemampuan penyelenggaraan APBD dalam bekerja dan ditindaklanjuti. Ujungnya terkait dengan tingkat kesesuaian Pemda Jabar dalam mencapai APBD, ujarnya.
Leave a Reply