Jakarta (Antara) – PT Bank Negara Indonesia (Persator) TBK (BNI) berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan terintegrasi dan solusi keuangan untuk pengembangan industri pertahanan domestik melalui kolaborasi PT Republic Cor Corpora Indonesia (Republik).
“Kolaborasi ini adalah bagian dari upaya untuk mendukung kemajuan bidang strategis nasional melalui pendekatan berbasis kemitraan,” kata David Pirzada, manajemen risiko, manajemen risiko pada hari Minggu.
Dia mengatakan bahwa niatnya adalah untuk memperkenalkan layanan keuangan yang komprehensif, termasuk fasilitas kredit khusus dasar sebagai pidato berwujud oleh tanggung jawab perusahaan untuk mendukung sektor strategis nasional, termasuk pertahanan.
Ini akan memberikan solusi keuangan untuk memperkuat bisnis Republik Republik dalam hal operasi dan investasi strategis.
Sebagai perusahaan yang bekerja dengan teknologi pertahanan dan strategis, Republik membutuhkan dukungan keuangan yang kuat untuk pengembangan teknologi, logistik, dan manajemen proyek yang besar.
Perusahaan ini menghasilkan pertempuran infanteri 8×8, Cadangan untuk Kendaraan (MRAP) 4×4, transportasi pelacakan Amphibius, sistem pemandu roket, robot pemogokan modular, kapal bensin, roket cepat dan patroli kapal.
David mengatakan bahwa layanan perbankan dari BNI dan perusahaan pendukungnya di bidang kerja sama, penggunaan ekosistem digital BNI dari Republik Indonesia, serta peluang kerja sama yang dapat diperluas melalui kebutuhan masa depan dan kesepakatan bersama.
Pada saat yang sama, peran aktif BNI sebagai agen pembangunan diperkuat, yang tidak hanya menyumbangkan jasa keuangan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional, terutama dalam disfungsi industri dan teknik pertahanan yang penting bagi independensi negara.
Pameran Indo Defense 2025 diadakan 11-14, menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Memorandum (MOU) tentang kredit antara perwakilan dari dua perusahaan. Juni di Gexo di Jakarta.
“Melalui MOU ini, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk kolaborasi dengan memperhatikan ketentuan hukum, kebijakan internal dan prinsip -prinsip urusan publik yang baik,” kata David Pirzada.
Leave a Reply