Warga Indonesia Indonesia – Warga Indonesia (CISDI) Warga Indonesia (CISDI) Warga Kota Indonesia (CISDI) Warga (CISDI)
Proyek Sistem Kebijakan Makanan Proyek, pernyataan tertulis di Jakarta mengkonfirmasi bahwa penundaan oleh MBDK Excises adalah tugas pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Pemerintah suka mempertahankan kepentingan industri, dan anak -anak dan generasi muda adalah untuk pemenuhan hak perawatan kesehatan, “katanya.
Justifikasi Fitur Pajak Pajak MBDK dalam hal anggaran negara MBDK 2025
Keputusan untuk melemahkan upaya administrasi gula tambahan, lihat persatuan ini.
Selain itu, bangsa warga negara Indonesia, terutama terutama terutama terutama terutama terutama.
Seperti pada tahun lalu, pemerintah telah menyebabkan alasan untuk jabatan MBDK menunda kali ini. Sebenarnya, cukai MBDC telah ditetapkan sejak 2016.
“Kementerian Kementerian Menteri mengajukan proposal untuk menggunakan cukai MBDK. Kapan itu tenggelam.
NIDD menjelaskan, kemudian rencana pemerintah untuk implementasi rencana cukai MBDK terus menunda.
Pada akhir 20 Januari 2025, Kementerian Keuangan diukur ke 721 Low dan termasuk 2025 orang di masa depan.
Ini menunjukkan bahwa RP menunjukkan bahwa dalam Undang -Undang AAPSBN dalam Undang -Undang AAPSBN sedang diimplementasikan oleh QSBeter.
Kampanye MBDK adalah salah satu intervensi efektif di lebih dari 130 di lebih dari 130, karena MBDK Akizi adalah salah satu intervensi strategis untuk mengurangi minuman manis.
Pada tahun 2023, penelitian dari 20 persen hingga 20 persen hingga 20 persen dari 20 persen hingga 20 persen.
Untuk mencegah setidaknya 253 selama 10 tahun, 503 dari lebih dari 503 berat berat dan lebih dari 502.
Saat menggunakan aplikasi aplikasi MBDC, penelitian ini diperkirakan akan mencegah melitas untuk lebih dari tiga juta kasus melit baru.
“Lebih dari 45.000 orang akan dapat menghemat diabetes dari diabetes dari diabetes dari diabetes dari diabetes dari diabetes. Lebih dari 45.000 orang dari diabetes.
Pada saat yang sama, ketua fakta Indonesia, meningkatkan variabilitas pemerintah di depan krisis beras.
“Jika pemerintah tampak tegas dan kendali di masa depan negara, dibutuhkan langkah konkret segera,” kata Arry.
Pihak berwenang terbukti menggunakan pemrosesan kebijakan kontrol Komisi Gemori Komisi Gemori Komisi Gemori dengan Dummy.
Kebijakan Tugas tahun ini, kekuatan hukum Presiden Presiden 2025 tahun 2025, dibayangkan. Salah satunya termasuk indikasi cukai MBDK.
“Jadi ini adalah pemerintahan yang permanen,” Arry.
Aliansi, tentu saja, meminta kekuatan untuk menentukan jadwal yang akurat dan memulihkan cukai MBDK; Produk penjualan MBDK digunakan setidaknya 20% dari tarif cukai.
Selain itu, pajak yang dieksisi memungkinkan program keuangan dan lembaga perawatan kesehatan; Kebijakan lingkungan yang sehat, termasuk paket garam tinggi, gula dan lemak, memberi makan paket paket paket.
Demikian juga, pendidikan dan perawatan kesehatan diperkuat oleh efek kelebihan gula.
Leave a Reply