JACQUER – Badan Audit Tertinggi (BPK) mengatakan bahwa Pengadilan Konstitusi (MK) memberikan rekomendasi tentang hasil ujian dan kerugian negara pada semester kedua tahun 2024, mencapai 98,15%.
“Berdasarkan data hingga 31 Desember 2024, dari 378 rekomendasi yang diajukan (BPK) ke Pengadilan Konstitusi, 98,15 persen (hasil pemantauan pada hasil berikutnya dari ujian dan kerugian negara Crescent 2024 kedua) dieksekusi,” -SAID BPK dan Nyoman Adhi Suryadnaana. (LK) dari MK (dalam LK) dengan M. 2024, dikutip oleh pernyataan resmi oleh Jakarta.
Dia mengatakan dia berterima kasih kepada Biro Inspeksi dan Perencanaan Keuangan MK atas hasilnya, serta ketika memantau yang berikut dan menggunakan aplikasi SIPPL (Sistem Pemantauan Informasi).
BPK berharap bahwa panduan ke pengadilan konstitusi akan terus meningkatkan kelemahan yang terjadi, kelemahan sistem kontrol internal (SPI), serta penemuan merger dan berulang.
Peran Biro Inspektorat sebagai API (Kontrol Internal Negara) juga sangat penting untuk pengawasan perbaikan berkelanjutan.
“BPK mendorong kerja sama dan koordinasi yang efektif antara Pengadilan Konstitusi dan kementerian/organisasi yang relevan dan meningkatkan kualitas dan jumlah layanan digital dalam konteks sistem manajemen elektronik (SPBE),” katanya.
Pada saat itu, Nyoman menekankan bahwa penguji BPK menggunakan metode audit risiko untuk dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memberikan pandangan komprehensif tentang hasil berdasarkan visi dan misi yang diberikan.
Setiap pemeriksa BPK juga disarankan untuk mengambil pendekatan berpikir berdasarkan solusi sehingga ia dapat menganalisis dan memberikan solusi untuk ujian.
Dia mengatakan lagi bahwa ketika berbicara tentang analisis risiko yang komprehensif, BPK mengidentifikasi beberapa risiko ketika menerapkan anggaran di pengadilan konstitusional.
Beberapa dari mereka adalah mekanisme (RP) untuk implementasi aturan dan politik baru, menyelesaikan residu tunai, pembelian barang/jasa dan menggunakan rencana anggaran tahunan.
“Berdasarkan ini, fokus dalam inspeksi akan mencakup biaya karyawan, biaya komoditas, modal, residu tunai, keseimbangan aset tetap, saldo dana yang dibatasi oleh residu, dan utang,” kata Neman.
Leave a Reply