Jakarta (Serangan) adalah anggota parkir Komite Khusus Dewan Perwakilan Regional DKI Jakarta (DPRD). August Hamonangan mengatakan bahwa ini tidak terjadi dengan tujuan mulai parkir antara Kelur Lakh, distrik dan walikota, karena tidak menekan masyarakat.
“Saya telah mendengar bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan, misalnya, di desa, Sub -ocrug dan kantor presiden kota, saya pikir itu tidak boleh dikenakan parkir,” kata Augustus di Jakarta pada hari Rabu.
Dia meminta bahwa biaya parkir tidak memiliki beban pada masyarakat, terutama di kelas menengah ke bawah, terutama dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan awal regional (PAD).
Pada pertemuan komite parkir khusus di DKI Jakarta DPRD (1/4) pada hari Selasa (1/4), menurut wacana, khotbah ini menaikkan biaya parkir untuk orang -orang yang ingin membawa kendaraan ke distrik distrik Kelurkhan.
Menurut Agustus, skema ini dapat dibebani dengan masyarakat. Skema ini masih dapat diimplementasikan di Balai Kota, karena ada juga pengunjung yang berasal dari lingkaran keuangan yang lebih mampu.
Namun, dalam kebijakan ini, kebanyakan orang yang datang ke Sub -Sab -Districts dan Kante Kelurhan.
Dia berkata, “Jika level walikota dipahami, pengusaha memiliki banyak minat yang bukan komunitas kecil.”
Menurutnya, semakin banyak warga yang datang ke kantor Sub -Suzal dan Kelurhan lebih dalam situasi keuangan terlemah. Bahkan, penduduk datang ke tempat untuk mengurus sosial (bantuan sosial) di mana mereka dibutuhkan.
Jika penduduk telah ditagih untuk menjaga kendaraan mereka di tempat untuk parkir, mereka akan menderita dari mereka.
“Di desa, kita tahu bahwa banyak dari mereka membutuhkan bantuan sosial seperti KJP, KJL, KJD, dll.
Leave a Reply