Jakarta (Antara) – Badan Audit Tertinggi (BPK) mengevaluasi efektivitas kegiatan penelitian dan inovasi di Kantor Penelitian dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk semester 2022-2024.
“ BPK menghargai upaya Bryn untuk mempersiapkan rancangan peraturan sains dan teknologi (IPTEK), pengembangan kebijakan penelitian, analisis tren inovasi, generasi 258 inovasi dengan lebih dari 200 tujuan, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian, ” adalah sebuah studi (LHP), anggota efektivitas. Brin Laksana Tri Handoko mengutip pernyataan di Jakarta pada hari Rabu.
Namun, BPK menemukan beberapa masalah penting yang membutuhkan perhatian Brin.
Beberapa di antaranya terkait dengan keunggulan penelitian dan inovasi non -optimal, dan kegiatan penelitian dan inovasi Brin belum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, perusahaan mikro dan kecil dan menengah (MSM), industri, atau kementerian dan agensi.
BPK menyimpulkan bahwa jika masalah tidak segera diselesaikan dalam kebijakan, sumber daya, perencanaan, implementasi, kontrol dan evaluasi, itu dapat mempengaruhi efektivitas manajemen kegiatan penelitian dan inovasi.
Akhsanul Khaq menekankan pentingnya komitmen Brin untuk dengan cepat menyelesaikan rekomendasi untuk revisi keuangan negara dan tanggung jawab aspek hukum hukum no. 15 tahun 2004. Undang -undang mengharuskan para pejabat untuk memberikan jawaban atau penjelasan untuk BPK dalam waktu 60 hari setelah penerimaan LHP.
“BPK berharap bahwa Brin dan kepala level yang relevan dapat segera melacak saran yang termasuk dalam LHP.
Dalam kasus yang sama, BPK juga menghargai keberhasilan Brin (TLRHP) dalam hasil inspeksi berikut (TLRHP), yang mencapai 85,21%.
Dia mengatakan: “Bryn telah berhasil dalam memantau rekomendasi, di mana 3.272 proposal senilai 487,3 CORS RS, hingga 2.788 proposal senilai 41.945 silang (85,21%). Persentase ini melebihi tingkat rata -rata nasional 75%.
Leave a Reply