JAKARTA (Antara) – Wakil Ketua Konsultan Rakyat Indonesia, Eddie Sooperno, telah mengevaluasi Rencana Bisnis Pengiriman Listrik 2025-2034 (RUPTL), yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan dan menyebutnya partisipasi Presiden Prabovo Subanto.
“Rencana kapasitas listrik baru 69.5.5.5.5 GW (GW), di mana 76 persen berasal dari sumber energi baru dan terbarukan, adalah bukti jelas Presiden Prabovo, yang ingin membangun ekonomi Indonesia berdasarkan platform permanen.” – Kata EDI pada hari Rabu di Jakarta.
EDI juga mengatakan bahwa Indonesia, sebagai negara yang paling aktif, mengembangkan energi baru dan energi terbarukan di wilayah Asia.
“Tampaknya tidak ada negara di wilayah Asia yang telah mulai mempercepat pengembangan Ebet Seagressive Indonesia,” katanya.
Dia mengatakan pembangunan 28 sumber GW pada tahun 2029, diikuti oleh 41,6 GW 2030 hingga 2034.
Menurutnya, tujuan membutuhkan perencanaan, teknologi dan bantuan keuangan dan koordinasi sinergis antara seluruh keputusan untuk mencapainya.
“Hari ini kita belum berbicara dengan Ebet sebagai alternatif, tetapi ini telah menjadi suatu keharusan. Kita tahu bahwa krisis iklim saat ini dan kewajiban Indonesia telah mengurangi campuran energi fosil dan mengembangkan semua sumber energi terbarukan, tindakan nyata Presiden Prabovo.” Kata Edi.
EDI menjelaskan bahwa ada banyak keunggulan utama Indonesia selama transisi energi, selain mencegah dampak negatif pada lingkungan, khususnya untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, seperti LPG, bahan bakar minyak, bahan bakar diesel dan foto, serta pekerjaan yang cukup besar.
Mengikuti manfaat transfer teknologi dan tidak kalah pentingnya membangun sektor industri dan industri untuk membangun sektor eBet, seperti panel surya, baterai, dan kabel.
“Ngomong -ngomong,” partai ebet “harus dirasakan untuk pekerjaan dan industri rumah kita,” katanya.
EDI juga menyarankan bahwa PLN secara luas “memasarkan” proyek -proyek ebet ini untuk investor, energi energi, dan lembaga keuangan untuk berinvestasi di sektor EBT, baik di dalam maupun di luar negeri.
“Karena biaya berinvestasi hingga 3.000 triliun, PLN harus mencapai semua bisnis di sektor energi, termasuk lembaga keuangan, sehingga bagian swasta lebih didominasi oleh pembangunan pembangkit listrik.
Ini juga akan mempromosikan ratifikasi langsung undang -undang eBet oleh Parlemen sehingga payung hukum, yang mengatur sektor energi terbarukan, tidak hanya kuat tetapi juga diadaptasi.
“Saya berharap bahwa selama persidangan berikutnya kita dapat menyelesaikan agenda diskusi untuk Ebet Act dan telah diadopsi pada pertemuan pleno DPR RI.
Leave a Reply