Jakarta (Antara) – Kementerian Program Pengembangan/Pembangunan/Program Pembangunan Nasional mengkonfirmasi kewajiban Indonesia untuk memasukkan prinsip -prinsip manajemen lingkungan, sosial dan administrasi (ESG) ke dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan nasional.
Ini dimediasi oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Inspektur Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyyard pada pertemuan dengan perwakilan khusus Rusia Boris Titov.
“ESG bukan hanya formulir, tetapi kerangka penilaian yang kompleks yang menentukan apakah proyek ini benar -benar layak untuk dukungan internasional dan dapat memiliki dampak yang berarti pada pembangunan,” kata Jakarta pada hari Jumat.
Sejak 2022, Indonesia dilaporkan telah menerapkan ESG berdasarkan Rencana Pemerintah dan Rencana Bisnis (PPP). Sejak 2025, semua proyek pemerintah, termasuk non-KPBU, telah diminta untuk melakukan ESG ketika merencanakan dan mengimplementasikan dokumen.
Dalam hal ini, partainya juga membuka peluang untuk kerja sama pembangunan dengan Federasi Rusia untuk Federasi Rusia di berbagai sektor prioritas. Mulailah dengan energi murni, pendidikan kejuruan, teknologi penelitian dan kecerdasan buatan.
Kolaborasi ini konsisten dengan keanggotaan Indonesia di negara -negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan dan lainnya), yang memperluas pendekatan alternatif melalui bank pembangunan baru.
Febrian menjelaskan bahwa fase awal kolaborasi akan fokus pada program teknologi berbasis hibah, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan komunikasi teknologi strategis yang mendukung pengembangan jangka panjang.
“Kementerian PPN/Bappenas siap menjadi koordinator utama kerja sama Indonesia-Ruská di bidang pembangunan,” katanya.
Wakil Kepala Bappenas menyoroti urgensi kerja sama strategis ini untuk mengawasi pembangunan berkelanjutan.
“Kerjasama antara Indonesia-Rusco dan negara-negara BRICS harus memastikan bahwa pada tahun 2030, TPB/SDG (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) tetap menjadi kompas utama untuk pembangunan global,” kata Febrian.
Menteri PPN mengatakan: “Jangan terburu -buru untuk mencapai tujuan baru, dan yang paling penting, bagaimana semua diskusi dan kerja sama antar negara dapat memiliki dampak nyata pada pembangunan. TPB/SDG tidak hanya milik satu negara, tetapi juga bagi seluruh dunia.”
Leave a Reply