JAKARTA (Intens) – Wakil Presiden Komite Repatish, Bambang Hardbang Duiel ke -12 (BBM) telah menolak dan menekankan bahwa ekspresi subsidi harus diperoleh dari DPR.
“Tidak ada kuliah tentang menghilangkan hibah, dan proses hibah harus baik dari parlemen Indonesia. Presiden adalah kebutuhan akan kebutuhan akan komunitas yang lebih kecil,” kata Jakarta di Jakarta.
Pernyataan itu menanggapi masalah penghapusan bahan bakar bersubsidi. Dia menekankan bahwa bahan bakar bersubsidi tidak dapat dilepas tanpa mendiskusikan legislatif.
Dia mengkonfirmasi bahwa Presiden Prabo juga ingin subsidi subsidi ke target. Jadi dia mengatakan distribusi bahan bakar bersubsidi harus ditingkatkan.
“Presiden menginginkan bahwa hibahnya tepat dalam target dan mencapai komunitas kecil yang benar.
Di sisi lain, ketua Bambang National Economic Coldcil (DEN) Luhut Binsar Pandjayan mengarahkan pernyataan itu. Dia mengatakan bahwa pernyataan Luhut tidak mengarah pada subsidasi untuk menghapus tetapi lebih meningkatkan proyek.
“Mungkin proposal jas adalah luhut, bukan untuk menghapus hibah, tetapi hibah di target. Berikan Seventames dan sumber mineral yang hanya digunakan untuk menggunakan rekayasa kabel dan transportasi umum.”
Sebelumnya memberi Luhut sinyal bahwa tidak akan ada bahan bakar bersubsidi dalam dua tahun ke depan. Semuanya diharapkan berlaku untuk harga.
Juhut mengatakan bahwa di masa depan, produk tidak akan lagi didasarkan pada produk, tetapi bantuan uang langsung (BLT) didasarkan pada penerima.
Pada hari Kamis (2/21) mengatakan di Jakarta Selatan, “Mungkin kita bisa pergi ke hibah dalam hibah atau bahan bakar diesel atau apa yang harus diisi dengan kebutuhan subsidasi.”
Leave a Reply