Jakarta (Antara) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memecat dua pejabat sebagai langkah tetap sebagai bagian dari kementeriannya karena ia memainkan proyek penyalahgunaan kekuasaan.
Amran bertemu pada hari Rabu bahwa pembebasan dua karyawan yang menunjukkan bahwa ia telah melakukan biaya ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai upaya untuk membangun birokrasi dan integritas murni dalam Kementerian Pertanian (Kementerian Pertanian).
“Ada internal yang memalukan. Saya menembak.
Amran menjelaskan bahwa seseorang berjanji kepada orang asing bahwa dia bisa memenangkan prosedur seleksi besar atau pengadaan publik di Kementerian Pertanian jika dia memberikan jumlah uang di awal.
Dari aplikasi awal 27 miliar RP, Mitra membayar sekitar 10 miliar dp. Orang tersebut bahkan memalsukan tanda tangan sebagai bagian dari mode penipuan.
Dia berpendapat bahwa Kementerian Pertanian tidak menyediakan ruang untuk praktik yang menyimpang, juga tidak mencoba menjadi mediator atau broker proyek.
Dia juga mendorong masyarakat untuk mengumumkan apakah mereka akan menemukan pelanggaran dan penyimpangan di Kementerian Pertanian.
“Kami akan memberi tahu mereka yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, kami tidak percaya bahwa seseorang dapat menjadi jembatan atau mediator. Tidak pernah percaya. Ini tidak benar. Jika akan ada pesan. Kami pasti akan bertindak dan membuang,” katanya.
Dia menekankan bahwa Kementerian Pertanian terus didirikan untuk membangun yang bersih, profesional dan tanpa korupsi.
Ini tercermin dalam evaluasi Kementerian Pertanian sebagai lembaga dengan hasil reformasi birokrasi (RB), yang meningkat dari 79 menjadi 85.
“Seharusnya tidak ada kompromi di Kementerian Pertanian. Kita harus dibersihkan,” kata Amran.
Menteri Pertanian Amran dikenal sebagai “Mr. Clean” yang telah menerima pejabat yang menyimpang atau pihak lain yang merusak negara itu.
Selama manajemen dari 2014 hingga periode ini, hingga 844 karyawan menerima sanksi dan bahkan dihapus karena pelecehan atau korupsi.
Menteri Pertanian Amran juga memenjarakan pejabat yang mengutip biaya proyek dan bahkan mencakup 27 perusahaan pupuk yang merusak petani hingga 3,2 triliun rp.
Amran terbaru membongkar dugaan mafia makanan yang “dimainkan” di pasar utama Rice Cipinang (PIBC). Dia menemukan anomali dalam distribusi beras dan bahkan mencurigai keberadaan laporan stok di PIBC.
Meminta sekelompok makanan untuk segera mengeksplorasi dan melarangnya karena dapat membahayakan upaya pemerintah, petani dan berbagai pihak dalam menjaga ketahanan pangan nasional
Dengan cara ini, Menteri Pertanian Amran berharap bahwa semua tingkat Kementerian Pertanian, serta mitra, dapat menerima pelajaran penting dan semakin memperkuat komitmen bersama untuk mengembangkan pertanian Indonesia yang maju, transparan, dan transparan.
Leave a Reply