Jakarta (Antaric) – Biro Layanan Layanan (OJK) telah memohon pertimbangan hukum logika hukum dan 2L sebelum menghasilkan uang atau pengenalan di bidang tertentu.
“Sebelumnya dan saya menggunakan investasi partai, pastikan para direktur keuangan kedua pihak (OJK) telah memberi tahu jurnalis Jakarta di Jakarta.
Selain itu, Hdiyanto telah mendukung dukungan investasi dalam investasi, Anti-Fraud Indonesian (IASC), dan iasc.ojk.go.id.
“Pada pertukaran penipuan penipuan dan mempercepat upaya untuk memblokir uang bagi para korban,” katanya.
Hudiyantto menekankan bahwa kecepatan penipuan mengklaim kecepatan masyarakat juga.
Dia berkata:
Selain itu, jika ada layanan investasi dari panggung atau platform, OJK akan menyediakan kanal untuk menyelidiki identitas hukum.
“Publik publik dapat mengkonfirmasi legitimasi. Anda dapat meminta pelanggan untuk menghubungi OJK OJK OJK.CID atau OJK Service”.
Sebelumnya, PDRAD Metro Jaya telah menghapus prosedur penipuan dan cryptocurrency stok.
Direktur Siber PLDA Metro Metro Jaya Kombes Pol. Roberto GM Pasaribu mengatakan 150% dari korban media sosial seperti Facebook dan dikirim ke investasi investasi.
“Ini terletak di grup grup ini menggunakan teknologi baru. Mereka menghancurkan mereka, dan mereka ingin mematuhi apa korban,” kata Roberto.
Dari laporan masa depan, termasuk polisi metropolitan, hilangnya aktivitas kriminal online telah mencapai Rs 18,3 selama delapan kematian.
Menurut data dari pusat anti-scam Indonesia di Indonesia (IASC) berdasarkan OJK, dari tahun 2025, hilangnya orang Indonesia (penipuan online) mengelilingi Rs 1,7 triliun.
Selama periode ini, primer umumnya menerima hampir 80.000 laporan, dan lebih dari 82.000 laporan yang dilaporkan tentang tindakan penipuan. Dalam jumlah ini, sekitar 35.000 akun diblokir, dan jumlah keberhasilan RP134,7 miliar.
Leave a Reply