Jakarta (Antara) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah memperkuat kerja sama yang terkait dengan mempercepat pembangunan kehutanan sosial dengan Inggris.
Tuesday (Menhut) Raja July Antoni that the signing of Memorandum of Cooperation (Mou) between the Environment Management Agency (BPLH) and the Global Green Growth Institute (GGGI) in the UK) Forest Entertainability and still pay to pay to pay to pay to pay to pay to pay to pay
“Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk perlindungan hutan, mempertahankan keanekaragaman hayati dan bahkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini dapat dilakukan pada saat yang sama, bukan hal yang terpisah,” kata Menteri Kehutanan.
Raja Juli mengatakan Presiden Prabowo melanjutkan program kehutanan sosial, yang sebelumnya telah berjalan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, program ini membuat masyarakat lebih dekat dan mengambil keuntungan dari hutan, tetapi masih mempertahankan hutan.
“Program Kehutanan Sosial mengubah pemikiran kami dalam kehutanan (Kementerian) yang telah mengusir masyarakat hutan,” kata menteri kehutanan.
“Sekarang kami mengundang orang ke hutan untuk menggunakan hutan, tetapi pada saat yang sama mempertahankan keberlanjutan hutan dan mempertahankan keanekaragaman hayati,” katanya lagi.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey mengatakan bahwa kolaborasi ini hanya untuk memperkuat kehutanan sosial tetapi juga untuk memperkuat masyarakat.
“Langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas di masyarakat dan memperkenalkan modal pendanaan beragam untuk perusahaan kehutanan sosial,” kata Jermey.
“Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat masyarakat lokal, memperkuat kehutanan sosial dan memastikan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan,” katanya.
Jermey juga menilai bahwa kehutanan sosial memiliki nilai dan peran yang terkait dengan konservasi dan mekanisme penting untuk pertanian dalam keamanan pangan.
“Kehutanan sosial adalah mekanisme penting untuk pertanian yang memiliki peran untuk keamanan pangan sejalan dengan program Presiden Prabowo,” katanya lagi.
Selain itu, Menteri Kehutanan menandatangani nota pendamping dengan Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Prince Adipati Aryo Paku Alam X.
Memorandum yang kompatibel ini terkait dengan pengembangan Rencana Kehutanan Sosial Terpadu untuk Wilayah Yogyakarta dengan tema mengintegrasikan hak istimewa Yogyacart ke dalam konsep pengelolaan hutan di masyarakat atau tumbuh hutan terintegrasi.
Leave a Reply