IARTA (Antara) – Pengeluaran negara memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, peran pengeluaran negara menjadi lebih penting untuk menghadapi tantangan dunia dan ekonomi domestik yang tidak pasti.
Pengeluaran negara bekerja sebagai bantal (bantalan guncangan ekonomi) yang dapat mengurangi dampak krisis ekonomi, serta agen pembangunan (agen pembangunan) yang mendorong pertumbuhan dan kesetaraan pembangunan.
Dalam konteks Indonesia, dengan dinamika ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku, krisis global dan tantangan sosial lainnya, pengeluaran negara adalah alat yang sangat vital untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai mengejutkan, fungsi pengeluaran negara untuk mengatasi dampak guncangan ekonomi, baik yang disebabkan oleh internal (seperti moneter atau bencana alami) atau krisis eksternal (seperti resesi global atau catu daya harga barang).
Dalam krisis, pengeluaran negara dapat memainkan peran dalam mengurangi dampak negatif yang timbul, menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi sektor -sektor yang rentan, seperti orang miskin dan sektor sebenarnya.
Peran krisis ekonomi
Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, sering terpapar guncangan ekonomi global. Misalnya, dalam krisis ekonomi global 2008 dan dampak Pandami Covid-19 pada tahun 2020. Dalam dua peristiwa ini, pemerintah Indonesia bergantung pada pengeluaran negara sebagai alat untuk mengurangi dampak ekonomi yang besar.
Selama krisis keuangan global pada tahun 2008, Indonesia mengalami penurunan permintaan untuk ekspor, mengurangi investasi asing dan tekanan pada sektor perbankan. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah meningkatkan pengeluaran negara melalui program stimulus pajak, seperti pengeluaran infrastruktur dan meningkatkan pengeluaran sosial.
Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menugaskan Rp73,3 triliun untuk program stimulus, yang termasuk sektor konstruksi dan bantuan sosial untuk orang miskin.
Pandemi global dimulai pada tahun 2020 juga memiliki dampak luar biasa pada ekonomi Indonesia. Pemerintah meningkatkan penugasan pengeluaran negara untuk mengatasi kesehatan dan krisis sosial -ekonomi. Anggaran untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial telah meningkat pesat.
Pada tahun 2020 anggaran dan pengeluaran pendapatan negara (APBN), pemerintah menugaskan RP. 695,2 triliun triliun untuk mengelola pemulihan pandemi dan ekonomi nasional (PEN). Ini termasuk Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk komunitas yang tertarik, serta insentif untuk sektor perusahaan.
Sebagai bantalan yang tahan guncangan, pengeluaran negara memiliki beberapa dampak positif, termasuk kekuatan untuk mempertahankan permintaan internal, menstabilkan pasar tenaga kerja dan mengurangi ketidakpastian ekonomi.
Selama krisis, pengeluaran negara dapat mempertahankan permintaan internal yang telah menurun karena pengurangan konsumsi oleh sektor swasta dan masyarakat. Misalnya, pengeluaran sosial dan transfer ke daerah dapat memastikan bahwa daya beli orang dipertahankan.
Program perlindungan sosial yang dibiayai oleh pengeluaran negara, seperti bantuan sosial atau program kerja intensif, dapat mencegah pengangguran dan menjaga stabilitas sosial.
Peningkatan pengeluaran publik untuk sektor -sektor utama seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan juga dapat mengurangi ketidakpastian ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang.
Agen pengembangan
Sebagai agen pembangunan, pengeluaran negara digunakan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengeluaran negara dalam bentuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan penelitian akan memperkuat basis ekonomi negara, akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing dan produktivitas jangka panjang.
Pengeluaran negara yang berfokus pada pengembangan infrastruktur adalah salah satu pilar utama untuk mempromosikan pengembangan ekonomi Indonesia. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketidaksetaraan di antara daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran infrastruktur negara telah meningkat secara signifikan.
Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia menugaskan RP414,9 triliun untuk belanja infrastruktur, fokus pada jalan tol, pelabuhan, bandara, dan energi terbarukan. Infrastruktur ini harus mengurangi biaya logistik yang tinggi, meningkatkan konektivitas antara daerah dan mempercepat distribusi barang dan jasa.
Pemerintah juga menugaskan pengeluaran negara untuk pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (RR). Investasi dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang berkualitas, sementara pembelian di sektor kesehatan akan meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi biaya ekonomi karena masalah kesehatan.
Pada tahun 2020, anggaran pendidikan Indonesia mencapai Rp542,9 miliar, yang sekitar 20 persen dari total anggaran negara. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memajukan sektor pendidikan untuk mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.
Sementara itu, keseimbangan kesehatan pada tahun 2021 telah ditugaskan oleh RP254.4 triliun untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan ekonomi regional
Pengeluaran negara juga digunakan untuk mengurangi kesenjangan pengembangan daerah dengan mengalokasikan dana transfer ke daerah dan desa.
Melalui dana desa, misalnya, pemerintah mempromosikan pengembangan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal dan pengembangan kemampuan komunitas desa. Pada tahun 2021, pemerintah menugaskan dana desa RP72 di RP72, yang didistribusikan langsung ke lebih dari 70.000 desa di seluruh Indonesia.
Data Badan Statistik Pusat (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi dan pengembangan Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2020, meskipun ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -2,07% karena Pandami Covid -19, peningkatan pengeluaran negara, terutama di sektor kesehatan dan sosial, berhasil mengurangi dampak negatif dan mengurangi penurunan yang lebih dalam.
Hasil penelitian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Menurut Bank Dunia, setiap investasi 1 % dari produk domestik bruto (PDB) di Indonesia dalam infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran negara untuk infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mempromosikan produktivitas ekonomi dan daya saing global.
Ekonom Lansia, dr. Faisal Basri, mengklaim bahwa pengeluaran negara yang ditingkatkan dapat menjadi katalis penting untuk mempromosikan pemulihan ekonomi dan pembangunan inklusif. Pemerintah harus meningkatkan alokasi pengeluaran untuk sektor -sektor yang dapat secara langsung mengurangi ketidaksetaraan dan menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan pendidikan.
Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Eigerness, mengatakan bahwa pengeluaran negara dalam bentuk anggaran ekonomi untuk pemulihan dan pengembangan infrastruktur adalah strategi yang diperlukan untuk mengurangi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Pada beberapa kesempatan, Sri Mulyani telah menggarisbawahi pentingnya fokus pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga Indonesia dapat bersaing secara global.
Memahami peran ini, penting bahwa pemerintah terus meningkatkan efektivitas alokasi pengeluaran negara dan memastikan bahwa pengeluaran mencapai tujuan yang tepat, khususnya untuk mendukung sektor yang rentan dan membutuhkan rangsangan.
Oleh karena itu, pengeluaran negara tidak hanya alat untuk mengatasi krisis, tetapi juga sebagai mesin utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
*) Dr. M. Lucky Akbar, S. Sos, M.Sc adalah kepala kantor dan dokumen pemrosesan data Jambi
Leave a Reply