Jakarta (Antara) – Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan Kantor Pendidikan DKI Jakarta untuk mengikuti hasil KPK pada saat keberangkatan dari beberapa gedung sekolah, termasuk sekolah dasar (SD) di Jakarta.
“Saya telah berbicara dengan kantor pendidikan baru (DKI Jakarta) untuk fokus pada apa hasil KPK,” katanya di Jakarta pada hari Senin.
“Beberapa sekolah dasar harus menjadi sesuatu yang dihadapi konstruksi. Seharusnya pada bulan April. Itu harus dilakukan pada bulan Mei. Ada Desember, April,” kata Pramo.
Dia mengatakan akan mengikuti semua hasil KPK dan hasil dari Agen Audit Tertinggi (BPK). “Hasil KPK atau petugas penegak hukum lainnya akan mengikuti,” katanya.
DKI telah menemukan deviasi minus 31 persen dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta melalui sisi resminya.
Proyek ini merupakan bagian dari enam paket pengembangan sekolah yang bertanggung jawab atas DKI Jakarta Education Commitment Making Officer (PPK).
Proyek terakhir meliputi bangunan SDN 01 dan 02 Cikini, SEMMAKA BARU State Play Group Gedung (KBN), Pusat Kegiatan Pengajaran dan Pembelajaran Negara (PKBMN) 29 SEMPA dan Karang All SDN 01/02/05/06/08.
Pada saat yang sama, kedua proyek selesai pada 9 April 2025 SDN Campang Bali 01, SDN Pasar Baru 01/03/05 dan Tk Negeri Sawa Besar.
Awalnya, proyek ini bertujuan untuk diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024. Namun, kantor pendidikan telah memperpanjang waktu ke penyedia layanan sehingga jadwal penyerahan telah ditunda hingga 3 Mei 2025.
Setelah mengirimkan koneksi ketujuh, seluruh jadwal kembali ke 22 Juni 2025.
Leave a Reply