JAKARTA (Antara) – Kementerian Keuangan bersedia membantu pemerintah daerah DRI, yang mencakup dimasukkannya program regional.
“Kami DKI,” kata Lucy Alfirman, Direktorat di Balai Kota Jakarta. Kami akan bersedia membantu kementerian untuk membantu pemerintah daerah, termasuk Jakarta.
Itu ditransfer ke pengembangan Vikas Points (RPJMD) dan 2026 DKI Jakarta Province pada 2025-2029.
Bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, partainya (Pastor Miss mencoba menciptakan beberapa kredit alternatif.
Kementerian Keuangan dapat menyediakan tim proyek (Fasilitas Pengembangan Proyek / PDF) untuk mengundang investor sebagai sektor swasta. Kemudian, pemerintah pusat dapat menggunakan skema kerja sama pemerintah daerah dengan entitas bisnis (KPDBU).
Dia berkata, ‘Kami memiliki VGF’ Valianability Gap Fund ‘. Ada alat yang dipanggil. Itu adalah semacam hibah.
Selain itu, kata Lucy, ada banyak fasilitas peralatan lain yang bersedia membantu banyak kredit alternatif di pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta.
Bergerak, provinsi DKI Jakarta adalah memikirkan pembiayaan inovatif (dana kreatif alternatif) sehingga bukan hanya pada pendapatan regional dan anggaran biaya (APBD).
Dia berkata, “Jika kita hanya percaya pada anggaran, kita tidak bisa menjadi besar. Bagaimana mendapatkan kredit. Salah satu manfaat DKI adalah menjaga APBD yang sangat kuat.”
Namun, ia mengatakan bahwa dewan provinsi DKI (Pemprov) selalu masuk akal untuk manajemen atau pencarian kredit alternatif.
Pada tahun 2025, DKI Jakarta APBD setuju dengan Rp 91,34 triliun, 11,53 persen dibandingkan dengan 2024. Anggaran ini akan digunakan untuk pengembangan dan peningkatan kesejahteraan Jakarta.
Leave a Reply