JAKARTA (Antara) – Direktur Eksekutif Pusat Penelitian Ekonomi dan Hukum, Yudkhistira menilai bahwa perencanaan memilih Perencanaan Pajak yang berharga (PPN) akan mengarah pada kebingungan terbaik.
Berdasarkan diskusi pemerintah pada hari Kamis (5/12/2024), tarif PPN meningkat menjadi 12% pada 1 Januari 2025.
Namun, lebarnya dipilih untuk barang -barang tertentu yang diprioritaskan untuk mengarahkan sekelompok barang mewah.
Barang dan jasa publik menggunakan 11 persen.
Menurut Indonesia, Indonesia, ketika dia menghubungi Antara di Jakarta, dia tidak pernah melamar PPN multitharithic.
“Indonesia akrab dari satu tarif, yang akan dalam sejarah yang membuat 12 persen PPN dan 11% untuk barang lain,” kata Bhima.
Dengan demikian, pengenalan multitharth ini dapat membingungkan banyak pihak, terutama bisnis dan konsumen.
Misalnya, jika toko ritel menjual PPN dan PPN mewah dan pajak perdagangan mewah (PPNBM), penjual harus menghitung berbagai tarif barang yang dijual.
Meskipun Anda mengurus administrasi pajak, faktur pajak akan rumit.
“Aturan akan dipenuhi karena saat cedera hingga 12% sejak Januari 2025.
Di Kantor Presiden, Kamis (17/20/2024).
Tidak memakan waktu hingga 12% pajak dan pendidikan dalam kebutuhan utama dan layanan publik pemerintah, seperti pajak 12% dan saat ini dikenakan pajak dan saat ini sedang berlangsung.
Maskapai ini juga mencatat bahwa pemerintah tidak mencerminkan PPN untuk barang -barang penting seperti makanan pemerintah dan transportasi umum, lembaga pendidikan dan fasilitas perawatan kesehatan, lembaga pendidikan dan lembaga perawatan kesehatan.
Aturan Barang Tanpa PPN tersedia dalam Peraturan Negara (PP). PPN, termasuk PPN atau PPN atau PPN atau pajak PPN dan pajak mewah dan barang -barang mewah atau upacara tidak dibebankan untuk transfer barang pajak tertentu dan / atau layanan kena pajak tertentu di luar wilayah bea cukai.
Menurut Airlangga, pemerintah akan membahas urusan PPN dan mempersiapkan kebijakan ekonomi yang ditargetkan minggu depan.
Leave a Reply