JAKARTA (Antara) – Wakil Presiden Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, Chusnunia Chalim, mengatakan 32 % produk Indonesia memiliki waktu untuk memperbarui kebijakan impor nasional.
“Pemerintah harus segera mengatur ulang Presiden Prabowo Subanto untuk kebijakan industri dan perdagangan. Sudah waktunya bagi krisis global untuk memperbarui aturan. Aturan untuk membuka pipa skala besar harus ditinjau dengan baik,” katanya di Jakarta pada hari Rabu.
Inilah sebabnya ia melaporkan pentingnya pentingnya mengoordinasikan koordinasi yang relevan dari kementerian/lembaga yang relevan segera menyiapkan kebijakan politik dan mengingat bahwa aturan tersebut tidak membahayakan ekonomi domestik.
“Saya berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian lainnya dapat bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan aktif. Jangan biarkan aturan saat ini datang ke perekonomian,” katanya.
Sebagai tahap konkret, Chusnunia mengusulkan pembentukan kelompok kerja khusus (tim) untuk memantau aliran impor dan memastikan bahwa produk yang datang ke Indonesia tidak merusak industri lokal.
“Kontrol yang ketat dan otoritas kepolisian perusahaan sangat penting. Kita tidak boleh membiarkan industri domestik kita jatuh karena serangan produk impor,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa kebijakan tarif timbal balik yang ditempatkan di Amerika Serikat telah meluncurkan reorientasi atau perubahan dalam perdagangan global.
Menurutnya, negara -negara ekspor besar yang menderita tarif tinggi di pasar AS sekarang terus -menerus menemukan pasar alternatif di daerah lain, termasuk Asia Tenggara.
“Dampak tarif timbal balik Trump berlanjut hingga hari ini. Negara -negara besar, seperti Cina dan negara -negara Asia lainnya, sedang mencari saluran distribusi baru. Indonesia dapat menjadi korban impor banjir murah jika pemerintah tidak segera memperbaiki kebijakan perdagangan yang terlalu longgar,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Indonesia Praboro menjalani dengan jelas membutuhkan pasukan di Kabinet Merah dan Putih (KMP) untuk menghilangkan kuota produk impor untuk memfasilitasi daftar bisnis pengusaha Indonesia, terutama bekerja sama dengan partai global.
“Apa yang jelas kemarin, mengoordinasikan menteri (keuangan), menteri keuangan, gubernur BIE, ADA, presiden den, saya memberikan aturan untuk menghilangkan impor. Terutama pada kehidupan banyak orang, yang dapat, yang ingin dibawa,” kata Prabewo dalam program ekonomi nasional.
Setelah mendengar keluhan kewirausahaan tentang kemitraan dengan perusahaan global, terutama Amerika Serikat, Prabewo memberikan pernyataan itu.
Pengusaha terkait merasa bahwa aturan untuk mengimpor impor Indonesia tidak pasti dalam proses negosiasi antara perusahaan dan memiliki potensi untuk membuat perusahaan menunda.
Leave a Reply