PARU (Attack) – Pertanian dan Perencanaan Lokal/Administrasi Tanah Nasional (ATR/BPN) Nusron Waheed mengatakan pemerintah daerah Sulawesi pusat secara aktif menerapkan reformasi pertanian di wilayah tersebut.
“Warga dan walikota di Central Suvasi harus dapat beradaptasi dengan manajemen pertanian di setiap wilayah,” kata Nusron Wahid di Kota Palu pada hari Sabtu.
Dia mengatakan banyak pertanyaan penting telah diajukan untuk semua kepala regional, yaitu nilai objek pajak pada batas administrasi, sebagai dasar untuk modernisasi manajemen pertanian, yang melibatkan tanah, yang dimulai dengan nomor identifikasi lapangan (NIB).
“Tentu saja, peran gubernur sebagai walikota Walikota Peningkatan Pertanian (GTRA) dan Presiden Bupati/Kota untuk mengimplementasikan implementasi reformasi pertanian,” katanya.
Dia mengatakan Rs 128 miliar telah berkontribusi pada ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 karena akuisisi tanah dan bangunan (BPHTB).
Nusron memuji dua wilayah di Suvasi Tengah yang membebaskan atau membatalkan dukungan dari BPHTB untuk mendukung Kabupaten Moravalli utara dan pendaftaran Kota Paru.
“Melalui koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, kunci keberhasilan di wilayah Sulawesi tengah dan keberhasilan manajemen lokal akan menjadi kunci,” katanya.
Sementara itu, Dr. Reni A Lamdjido, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, mengatakan ini bisa melalui kunjungan eksekutif menteri ATR/BPN, yang bisa menjadi tindakan konkret yang dikoordinasikan dengan sembilan peristiwa prioritas di Sulawesi Tengah.
“Kami sangat disambut dan berharap bahwa perhatian pemerintah pusat akan memastikan bahwa hak -hak tanah masyarakat terpenuhi,” katanya.
Menurutnya, di masa depan, masa depan pengelolaan lahan dapat diwujudkan dalam keadilan dan kemakmuran di provinsi Sulawesi tengah.
Seperti yang kita semua tahu, masih ada 1,5 juta hektar lahan yang tidak terdaftar di suvasia tengah.
Leave a Reply