Jakara – Kemenkop mengatakan bahwa jika semua manajer lahan sejalan dengan wadah kolaboratif, Rencana Reformasi Pertanian akan memiliki dampak yang luas.
“Jika penjahat hanya mendapatkan sertifikat (sertifikat tanah untuk dikelola), itu bukan yang terbaik karena tidak ada apa pun pada akhirnya, tetapi jika itu menggabungkan dengan benar melalui mitra ini, akan ada nilai tambah,” kata Perwakilan Pengembangan Talent dan Kompetisi Kemenkop Destry, yang kompetitif di Jakarta.
Dia mengatakan bahwa reformasi pertanian adalah alat strategis untuk mencapai tujuan makanan yang diperbaiki sendiri oleh Astasita, Presiden Prabowo Subiano, seperti ketika koperasi mengelola, produk pertanian dari lahan subur akan dapat mencapai skala besar.
Dalam wadah kolaboratif, petani sebagai manajer lahan menjamin bahwa benih akan dikirim ke pupuk berkualitas tinggi, kehancuran. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah, yang akan membuat kerja sama pada pupuk bersubsidi untuk produsen.
Deklarasi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian sehingga koperasi sebagai pertanian dan merger akan meningkatkan pemasaran. Juga melalui kerja sama ini, petani akan dikurangi selama panen, karena koperasi yang mengelola seluruh rantai produksi.
“Ini adalah komitmen Kemenkop, jadi partisipasi publik dalam bentuk kolaboratif di Astacita. Faktanya, rencana reformasi pertanian tidak berjalan dengan baik, well, sudah waktunya bagi kita untuk menjahit keberlanjutan lagi,” katanya.
Wakil Anna mengatakan bahwa berbagai masalah yang timbul dalam Rencana Reformasi Pertanian, termasuk turunannya, adalah mengambil bagian aktif dalam komitmen masing -masing pihak. Oleh karena itu Kemenkop akan bekerja sama dengan Aliansi Reformasi Pertanian (KPA) untuk mendorong petani atau manajer kehutanan sosial menjadi bagian dari koperasi.
“Jadi ada masalah 25 tahun yang perlu ditangani dan jika dapat dilakukan dengan korespondensi nyata, itu akan lebih, karena petani dan manajer di daerah hutan dapat dinilai,” katanya.
Sementara itu, Yudi Kurnia, Dewan Nasional KPA, mengatakan bahwa semua masalah terjadi dalam rencana reformasi pertanian dapat dibahas dan bahwa beberapa negara Asia dapat melakukan praktik yang baik.
Menurutnya, masalah terjadi, seperti konflik pertanian di masyarakat, karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat.
Menurut Yudi, peran masyarakat sipil dalam konflik atau sengketa tanah adalah bagian dari masalah konflik. Bahkan koperasi bisa menjadi perantara dari semua masalah yang muncul di lapangan, katanya.
Leave a Reply