JAKARTA (Antara) – Anggota IV dari Badan Audit Tertinggi (BPK) Haerul Saleh mengatakan bahwa partainya menemukan sejumlah masalah terkait dengan pembangunan perumahan permanen (perburuan) untuk orang -orang yang terkena dampak bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.
“The results of the BPK examination showed that in the context of temporary control of the Ministry of Public Works and Public Housing (PupR) in 2024, which focused between them on the context of temporary control of the Ministry of Public Works and Public Declarations, 2024, 2024 in 2024 in 2024 in 2024 in 2024 in 2024 in 2024 in 2024 in 2024 2024 in 2024 in 2024 in 2024 in 2024 pada 2024 pada 2024 pada 2024 pada 2024 pada 2024 pada 2024 pada 2024 pada 2024 pada 2024 memberlakukan beberapa.
Masalah lain adalah keterlambatan dalam menerbitkan Dekrit (SK) penerima bantuan, yang berpotensi menyebabkan pekerjaan diselesaikan tepat waktu. Kemudian masalah dalam mengimplementasikan pengeluaran pengembangan, termasuk kesalahan perhitungan, kurangnya volume kerja dan ketidakpatuhan dengan spesifikasi kontrak.
Setelah pemerintah, berbagai masalah dengan pembangunan 541 unit Huntap, dilengkapi dengan fasilitas publik dan sosial untuk mengurangi risiko bencana, serta relokasi penduduk yang sebelumnya tinggal di zona merah kesalahan Cugenang diidentifikasi.
“Kami benar -benar berharap bahwa di masa depan, program pasokan rumah tangga untuk masyarakat dapat meningkatkan kerja sama selain pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Haerul Saleh.
Tinjauan ini dilakukan berdasarkan mandat Undang -Undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK.
Dalam konteks konstruksi Huntap, tes ini mencakup menilai perencanaan, implementasi, dan pelaporan hasil kegiatan.
“Kami mengharapkan penjelasan dan diskusi tentang masalah yang masih atau mungkin terkait dengan perencanaan, implementasi dan laporan bidang perumahan dan area perumahan,” kata BPK RI IV.
Leave a Reply