JAKARTA (Antara) – CEO Esther Sri, Institut Ekonomi dan Keuangan untuk Pembangunan (Indef), mengatakan bahwa sistem outsourcing yang diusulkan yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subiananto dapat memberikan keamanan karyawan.
Dia mengatakan perusahaan didorong untuk meningkatkan sistem untuk meningkatkan angkatan kerja menjadi karyawan tetap.
“Penghapusan outsourcing pasti dapat mempengaruhi dampak perusahaan pada peningkatan outsourcing karyawan tetap sehingga mereka akan solid tentang menjadi karyawan dan telah meningkatkan kesejahteraan,” kata Esther Sri ketika Jakarta menghubungi Antara pada hari Rabu.
Namun, dia mengatakan bahwa tidak ada cara bahwa ada perusahaan yang menghindari sistem pembelian dan bahwa mereka tidak akan membuat karyawan tetap karena mereka membutuhkan kesiapan finansial untuk meningkatkan transfer listrik.
Dia menjelaskan bahwa perusahaan, yang bekerja sebagai karyawan, masih harus mematuhi berbagai aturan kerja, misalnya.
“Ini diterima sebagai peningkatan biaya produksi perusahaan dan mempengaruhi harga jual produknya,” kata Esther.
Presiden Prabowo Subianno pada hari Kamis (1/5) pada bulan Mei untuk menghilangkan Dewan Keselamatan Kerja Nasional untuk menghilangkan sistem latar belakang.
Dia mengatakan bahwa Dewan Keselamatan juga mengeksplorasi secara rinci tentang mekanisme transisi untuk menghilangkan sistem, sambil terus menginvestasikan iklim investasi.
Pada masalah ini, Menteri Tenaga Kerja Yassisierl (Menaker) mengatakan bahwa partainya sekarang telah mempersiapkan Menteri Outcourse sesuai dengan Presiden Prabowo.
Dia mengatakan bahwa aplikasi Prabowo untuk outsourcing adalah bukti bahwa pemerintah memahami ketakutan karyawan dan karyawan Indonesia.
“Kebijakan presiden yang disajikan pada Mei 2025, 2025, tentu saja dalam persiapan untuk aturan menteri kebijakan dasar, yang saat ini disiapkan,” kata Menaker Yassierl dalam penjelasan resmi (2/5) pada hari Jumat.
Leave a Reply