Jakarta (Antara) – Kementerian Keuangan (CAMK) telah mencatat saksi Rp38,9 triliun pada 31 Maret 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Najara pada hari Rabu di konferensi pers APBN kami di Jakarta pada hari Rabu di Jakarta, “pengeluaran tambahan sosial telah menghabiskan Rp38,9 triliun. Ini adalah 28,8 persen dari anggaran negara.
Pada bulan Februari, catatan terakhir dicatat pada RP25,9 triliun, bukti biaya tambahan sosial. Artinya, total Rp13 triliun pada bulan Maret 2025 adalah saksi total.
Program Harapan Keluarga (PKH), yang diterima oleh keluarga 10 juta penerima (KPM), telah dimasukkan dalam Rp 7,3 triliun. Kemudian, kartu makanan RP. 18,3 juta kpm adalah 11 triliun.
Suhasil mengatakan bahwa RP11,6 triliun -triliun Kerjasama Asuransi Kesehatan Nasional (PBI JNL), yang menerima 96,7 juta, dihabiskan untuk penerima penerima.
RP1.5 triliun untuk Pendidikan untuk Pendidikan untuk Program Smart Indonesia (PIP), yang menerima 2,8 juta siswa dan RP6,7 triliun untuk kuliah kartu pintar Indonesia (KIP) yang menerima 794.000 siswa.
Selain itu, ada juga biaya menerapkan bantuan sosial dan rehabilitasi dan makanan untuk orang tua, anak -anak, cacat dan korban bencana Rp800 miliar.
“Kesaksian pencernaan bantuan sosial sesuai dengan waktu dan direncanakan,” kata Suhasil.
Sebagai catatan, pengeluaran pemerintah pusat (BPP) didistribusikan oleh pengeluaran negara oleh Rp413.2 triliun (15,3 persen dari target). Total Rp196.1 triliun (16,9 persen di atap) dan RP217.1 triliun (14,1 persen di atap) disalurkan oleh biaya administrasi/pengeluaran perusahaan (K/L).
Biaya transfer ke daerah tersebut dicatat pada RP207.1 triliun (22,5 % dari target).
Di sisi lain, pendapatan negara dari pendapatan pajak dicatat dalam Rp400,1 triliun (target 16,1 persen), di mana Rp322,6 triliun adalah pendapatan pajak (target 14,7 persen) dan RP77,5 triliun bea cukai (25,7 persen dari target). Pendapatan negara tanpa pajak (PNBP) dalam triliun RP115.9 (22,6 % dari target) telah dicatat.
Oleh karena itu, kurangnya anggaran negara (APBN) (APBN) RP104.2 triliun atau 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB) hingga 31 Maret 2025.
Leave a Reply