Jakarta (Antara) – Ketua Komisi Dewan Perwakilan SI Muhamad Misbakhun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indravati memuji bahwa ia menemukan pejabat sementara dari direktur anggaran tertinggi.
Pernyataannya menanggapi keputusan Direktur Umum (Dirgen) tentang anggaran Isa Rakhmatarvat sebagai tersangka jika terjadi korupsi Pt Asuransi Jivasreiy.
“Dalam konteks efektivitas tugas, tidak dapat dihindari untuk mencari petugas sementara tanpa mengurangi hak -hak hukum yang masih menjadi milik orang yang relevan,” kata Misbakhun ketika ia berkumpul bersama setelah bertemu di persidangan (RDP), di parlemen, Senin.
Dia juga mengatakan bahwa kasus ini harus dianggap sebagai pelatihan untuk petugas lain. Saat memenuhi tugas mereka, para pejabat diminta untuk berhati -hati di masa depan.
“Ini adalah proses pendidikan. Dan sekali lagi saya menghormati proses hukum,” katanya.
Selain itu, meskipun ada kasus mengenai pejabat pemerintah, Misbakhun percaya bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga didukung dalam pengelolaan urusan keuangan negara.
“Namun demikian, upaya kami untuk menciptakan manajemen yang baik. Ini bukan daya tarik saya, tidak peduli apa tujuan kami membuat pelanggaran.
Sebelumnya, Kantor Jaksa Agung (sejak itu) mencalonkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rahmatarvata sebagai tersangka dalam usulan korupsi Pt Asurasey Jivasreiy pada periode 2008-2018.
“Malam ini, tim investigasi ditemukan sebagai hasilnya. Kantor Jaksa Agung Jakarta, Jumat (7/2).
Kokhar menjelaskan bahwa para tersangka didasarkan pada penghapusan dari partisipasi dalam hasil investigasi dalam konteks kerugian negara untuk penggunaan dana keuangan dan investasi PT Jiwasraya untuk periode 2008-2018.
Dia juga menyatakan bahwa kerugian yang disebabkan adalah RP. 16,8 triliun.
Oleh karena itu, menurutnya, Yesus diakui sebagai pelanggaran terhadap Pasal 3 Pasal 18 Hukum No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan kejahatan terhadap korupsi, yang diubah oleh hukum No. 20 tahun 2001, 2001, 2001, Pasal 55 (1) KUHP ke -1 (Kuhp).
“Tersangka dilestarikan di malam hari selama 20 hari ke depan, dan di pusat penahanan di Salemba di kantor tertinggi, retensi dilakukan,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa mereka menghormati proses hukum yang berlaku.
“Kami menghormati proses hukum yang berkelanjutan,” kata Denis Surjantoro, Kementerian Komunikasi Keuangan dan Layanan Informasi.
Leave a Reply