Jakarta (Antara) – Layanan DKI Jakarta lebih efektif dan akurat dalam Informasi Sosial dan Ekonomi Nasional (DSSIN) yang terpadu untuk memastikan bahwa jaminan sosial tidak digunakan dalam Integrated Social Sy, DTK), tetapi pada tahun 2026.
“Presiden harus menggunakan substruktur Prabowo, semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk bantuan dan penguatan sosial.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah anggaran regional (APBD), yaitu Jakarta, Kartu Senior Jakarta (KJMU), Bantuan Sosial Jakarta Donabled Carard (KJM).
DSEN, dari tiga sumber data, yaitu Ini adalah hasil dari pemindahan kemiskinan ekstrem (BPNA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPNA), Badan Statistik Pusat (BPN) dan Kementerian REPSO Indonesia dan Kementerian Indonesia.
Ini adalah sumber utama informasi tentang implementasi program pengurangan kemiskinan, seperti implementasi program pembangunan nasional, terutama bantuan sosial dan kekuatan sosial.
DSSEN harus menanggapi satu informasi yang membutuhkan dan menggabungkan DTK telah hilang sejauh ini.
“Jika Anda menggunakan DSSEN, jangan gunakan data Ropsosek, data p3ke-desil. Semuanya akan dirangkum dalam satu informasi dan mengurangi kebisingan hingga saat ini.”
Menambahkan bahwa pekerjaan sosial DKI telah membawa tanah berdasarkan Program Harapan Keluarga (PKH). Dalam acara ini, spesialis pembelajaran mengubah DTK menjadi putaran kedua Bansos APBN.
Menurut kekuatan perusahaan, pemerintah (Kamenko PM), pemerintah (PM Kamenko), sumur sosial (KGB) mengumumkan bahwa data terintegrasi akan digunakan pada bulan April 2025 atau pada bulan April 2025.
Leave a Reply