Jakarta (Antara) – Anggota Komisi Dewan Perwakilan Regional (DPRD) William Aditya Sarana meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta (Pemprov) untuk mengatasi sejumlah besar penghentian kerja (PHK) ketika meningkatkan pesanan.
“Kami khawatir tentang sejumlah besar pemecatan di ibukota terakhir. Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus menghindari untuk mengatasi masalah ini,” kata William pada hari Selasa di Jakarta.
Menurutnya, data dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menunjukkan 3.325 pekerja pada Januari 2025.
Dari jumlah tersebut, katanya, mencapai 2.650 atau 79,70 persen di DKI Jakarta dan menjadi penghentian terbesar dari semua wilayah.
“Pengakhiran ini terjadi pada waktu yang sulit dan sangat disayangkan. Daya pembelian orang tersebut berkurang dan akan terjadi lebih banyak gelar massa dalam satu massa. Ini akan meningkatkan tekanan pada ekonomi penduduk Jakarta,” katanya.
William telah ingat janji Gubernur DKI Jakarta dengan Wakil Gubernur (Wakil Gubernur) DKI Jakarta, Pramono Aning-Rano Karno, yang akan mengadakan pasar tenaga kerja di seluruh Jakarta untuk mengatasi masalah pengangguran.
“Pemerintah provinsi DKI Jakarta harus bertindak lagi, kami mengingatkan Anda bahwa janji gubernur untuk menjaga pekerjaan yang adil di setiap distrik harus segera direalisasikan,” katanya.
Apa yang William katakan mereka harus menyatukan karyawan yang terpengaruh oleh penghentian dan menganggur dengan penyedia pekerjaan yang mungkin membutuhkan pengetahuan spesialis mereka.
William juga menyarankan provinsi -provinsi pemerintah DKI Jakarta untuk mempertahankan pelatihan kerja yang dipengaruhi oleh penghentian bagi karyawan untuk membuat profesi dengan lancar.
“Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga dapat mempertahankan program kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga pekerja yang saat ini menganggur karena mereka beradaptasi dengan kebutuhan industri dan menemukan pekerjaan baru segera,” tambahnya.
Leave a Reply