Samarinda (Antara) – Pemerintah Timur Mr. Kalimanta mengurangi mobil yang berlawanan (BBNKB), yang dilaksanakan pada 5 Januari 2021.
Akmal Malik, aksi Kota Timur pada hari Kamis. Tarif sebelumnya adalah 1,75 persen. Dikurangi menjadi 0,422 persen.
Tingkat BBNKB berikutnya adalah 8 persen dan tingkat Opsan BBNKB adalah 66 persen dari kunci BBNKB, sehingga seluruh tarif pajak adalah 13,28 persen. Tarif sebelumnya adalah 15 persen. Dengan demikian, ada pengurangan 1,72 persen.
Selain itu, bea cukai pajak tidak boleh 0% dari pajak tidak 0 persen dari nama kedua.
Administrator Akmal Malik berkata, “Kami senang memberi tahu orang -orang Kalimanta Timur.”
Aplikasi pajak baru ini mengikuti kebijakan federal, sehingga pemerintah daerah dapat menghadapi berbagai kondisi ekonomi.
“Singkatnya, pajak tidak menekan di masyarakat. Kami telah mengurangi pajak PKB dan BBNKB turun pada 5 Januari,”.
Selain itu, Akmal mengungkapkan hasil penelitian pemerintah Kalimantan Timur ditemukan dengan IPB yang juga memiliki kendaraan di luar daerah.
Kebijakan pengurangan pajak ini diperkirakan akan meningkatkan pendapat dari pembayar pajak dan Stomsomits Benua Atam tidak boleh membeli Kalimantan di luar ruangan.
“Kami tidak ingin orang memperpanjang.” Kami ingin seseorang membeli mobil di sini.
Selain itu, bayar pajak di sini berarti bahwa warga yang berkontribusi pada pembangunan Kalimantan Timur.
Akmal menekankan bahwa kebijakan baru ini tidak akan mengganggu tahun anggaran Kalimantan Timur. Karena pemerintah Kalimantan Timur telah menghitung secara menyeluruh.
Sebaliknya kami yakin itu akan meningkat. Diskon akan meningkatkan wajib pajak, “jelasnya.
Gagasan kreatif lainnya telah mendukung penelitian dan dukungan kota. Di akun kabupaten / kabupaten di wilayah regional regional, pemisahan atau akuntansi. Jadi Ops PKB dan BBNKB diterima setiap hari.
“Ini akan memberikan pendapatan pajak tertentu dan memberikan kebebasan untuk mengubah keuntungan,” Direktur Umum: “Direktur Umum.
Dengan restorasi / kabupaten itu akan memperluas kombinasi kompilasi dengan pembubaran APNE dan mempercepat distribusi pajak.
Kemajuan ini berusaha meningkatkan pendapat dari pajak dan memastikan bahwa hak Kabupaten dan hak untuk lebih jelas.
Untuk memenuhi pajak baru ini, persiapan Kalimanta Timur tidak hanya dalam aturan dan konsistensi, tetapi juga sistem pembayaran.
“Saya berharap informasi ini ada di Bupati & Walikota dan tingkat desa dapat dikirim dan dipromosikan informasi ini kepada masyarakat,” jelasnya.
Leave a Reply