Jakarta (Antauer) – Kementerian Industri (Camanfrin) menawarkan tiga kebijakan untuk meningkatkan minat atau daya saing untuk industri pemrosesan kelapa karena sektor ini menghadapi masalah menyediakan bahan baku yang menyebabkan produktivitas rendah.
CEO Agro, Kementerian Industri, foto, Julie Arakika di Sitra, mengatakan bahwa tiga penawaran administrasi, yaitu, implementasi ekspor kelapa bundar (mortorium), dan penentuan harga bahan baku standar untuk petani dan pengusaha industri, di samping memberikan manfaat BPD (bpd) (BPD).
“Kebijakan pemerintah kelapa harus segera ditentukan, mengingat kurangnya bahan baku, ada dampak pada keberadaan kegiatan dan unit industri,” katanya.
Dia mengatakan bahwa partainya mempresentasikan implementasi kebijakan ekspor kelapa melingkar sebagai solusi jangka pendek, yaitu, dalam 3-6 bulan untuk mencapai stabilitas lokal.
Saat menentukan harga standar bahan baku untuk industri pemrosesan kelapa, ia bertujuan untuk bergerak untuk menormalkan harga kelapa.
Menurutnya, untuk mengembalikan grafik ekspor BPDP, itu hanya bertujuan untuk meningkatkan sumur petani yang dapat disajikan dalam beberapa bentuk.
“Bentuk pengembalian adalah dalam bentuk rencana untuk meningkatkan produksi pabrik kelapa, meningkatkan kegiatan bisnis, memungkinkan perawatan bisnis dan mengembangkan perawatan kelapa terintegrasi,” katanya.
Bhutto mengatakan bahwa Kementerian Industri telah meminta semua pihak yang relevan untuk bekerja sama dalam menerapkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi industri, pertanian dan tenaga kerja sektor industri.
Dia juga berjanji bahwa dia akan terus berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan yang cepat dan efektif untuk ekonomi.
Leave a Reply