KUALA LUMPUR (ANTARA) – Malaysia meminta warganya untuk memberikan prioritas pada keselamatan dan untuk segera meninggalkan Sudan selatan, karena risiko keselamatan meningkat.
Kementerian Luar Negeri Malaysia (Kementerian Luar Negeri) dalam deklarasi pers di Putrajaya yang diumumkan pada hari Jumat melalui perwakilan Malaysia di Nairobi, Kenya, memantau situasi keamanan warganya di Sudan selatan sehubungan dengan perkembangan terbaru di negara itu.
Mengingat peningkatan risiko dan penurunan situasi keamanan, Kementerian Luar Negeri Malaysia telah mengundang semua warga negara ke Sudan selatan untuk memberikan prioritas pada keselamatan dan bersiap untuk segera kembali ke negara itu sementara penerbangan komersial masih beroperasi.
Pada saat yang sama, Malaysia memberi tahu warganya untuk tidak bepergian di Sudan Selatan saat ini.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa 55 warganya dan 18 pekerja dari Polisi Kerajaan Malaysia (PDM) berada di Sudan Selatan. Staf polisi menjadi sasaran Misi Kepolisian PBB (Angol) dan semua orang mengacu pada kondisi yang aman.
Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) dalam sebuah deklarasi meminta semua pihak untuk menghindari dan memaksakan perjanjian peremajaan tahun 2018, mengikuti laporan tentang penahanan Sudan Selatan Sudan Riek Machar.
PBB juga meminta semua pihak untuk segera bertindak untuk melindungi warga negara, untuk mencegah pengungsi lebih lanjut dan untuk mendukung komitmen mereka berdasarkan perjanjian yang berhenti untuk menghindari krisis kemanusiaan terdalam.
Konflik melaporkan bahwa hal itu terjadi antara kekuatan pertahanan rakyat Sudan Selatan (SSPDF) dan tentara oposisi Sudan -OO di dekat Rerewaf, Juba selatan dan Wunaliet, barat ibukota negara itu. Upaya diplomatik intensif telah dilakukan untuk mendapatkan solusi damai.
Perang Sipil Lima Tahun berlangsung di Sudan Selatan pada 2013 yang menewaskan ratusan ribu orang dan berakhir dengan perjanjian damai pada tahun 2018
Leave a Reply