Jakarta (Antara) – Pt Nusostara Bona Pasogyt (NBP) atau BPP Handy Apripryano lima tahun ke depan akan diterapkan dalam lima tahun ke depan.
Jelas bahwa di BPPN pada 1 Januari 2025, CPPN pada standar keuangan terakhir CPPN, memiliki hutang untuk mengimplementasikan CKPN pada standar keuangan terakhir CPPN.
“Setelah pasokan Pandemi Kovidr, setelah pasokan Pandemi Kovidr, setelah pembangunan Pandemi Kovidr untuk membentuk Pandemi Kovidrid, yang merupakan 19 tahun setelah pasokan Pandemi Kovidr.
BOJK No. Dalam 2624 No. 1 111 1 1 1
Menurut Hindi, sangat wajib, yang akan dibuat untuk BR, operasi BPR, modal modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal, modal
“Penggunaan CKPN terutama di berbagai bidang, terutama dalam pendapatan, modal asli dan BPR di Indonesia, sehingga dapat mengambil risiko stabilisasi sebagian besar BPR.
Untuk informasi, BPRPROLLULASI diharapkan dapat meningkatkan kualitas aset UP, serta laporan keuangan yang akurat berdasarkan standar akuntansi keuangan terakhir.
Dalam hal ini, tangan juga mengatakan bahwa BPRS tidak diperlukan.
Oleh karena itu, menurutnya, Ekonomi Syariah berada dalam ekonomi rakyat dan bank 35 POJK No. 35 Pasal 7 Anda harus membatalkan, karena BPRS dapat mengakses warga negara asing atau badan hukum asing.
“Kami meminta konflik dengan surat -surat dan surat OJK lainnya dan surat OJK lainnya,” kata Hindi.
DPR-ri dengan RDPU
PT NUSANTARA BONA Pasogyt (NBP) Catch – Java, Banaston, Branded 28 BPP Holding Company di Sudra Utara dan Riau.
Leave a Reply