JAKARTA – Pramono Anung Wibowo, Gubernur Jakarty, menasihati semua peserta rumah gratis dari provinsi DKI Jakarta untuk mengurus pajak ilegal (pemerasan).
“Pada rumah kembali ini, kami ingin memesan semua orang, pemerintah Jakarta memang (komitmen) untuk kembali ke rumah. Inspektur sebenarnya menyiapkan pendukung (tertulis” Hentikan Pungli “untuk dibawa dan ditransfer ke semua orang,” kata Pranuno, Kamis.
Dia juga merekomendasikan pelancong untuk segera melapor ke pemerasan. Penumpang dapat melaporkan ini melalui program -program yang dimiliki oleh Pemerintah Jakarta, yaitu penggunaan keluhan sistem informasi untuk pajak ilegal.
Selain itu, masyarakat juga dapat dilaporkan melalui pajak ilegal pada pos apa pun yang disiapkan oleh pemerintah Jakarta.
“Mengapa pemerasan ini secara khusus apa yang saya katakan? Karena saya melihat masalah pemerasan di mana -mana, jika tidak secara serius berurusan, itu akan menjadi pertanda di mana -mana, dan pemerintah Jakarta secara khusus didukung oleh polisi distrik, komandan militer, jaksa penuntut,” kata Pramuno.
Penyedia DKI Jakarta adalah pengaduan untuk mencegah pajak yang melanggar hukum (Sabre Post) untuk memastikan kewajiban ilegal di Labaran 2025.
Keluhan Inspektur Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Tim Pemberantasan Pungli (UPP) untuk periode 21-30. Berbaris.
The Sabre Puncli Post telah dibuka untuk tahun kedua dalam beberapa penumpang yang ramai, seperti terminal, stasiun dan pelabuhan.
Sebelumnya, pada hari Kamis (27/37), Pramono, bersama dengan saran resmi peserta gratis, yang dirilis rumah di pemerintah DKI Jakarta dari Monas di pusat Jakarta.
Kepala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengorganisir program pengembalian rumah yang berfokus pada 20 kota di 6 provinsi, kata pemerintah provinsi Syafrin Liputo.
Tujuan Bandar Lampung, Palembang, Tasikmaalaya, Kuningan, Tegal, Pekaongan Semark, Kebumen Cilap, Purwotero, Solo, Winogiri, Wonosobo, Saragen, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Jombang, Jombang, Sidojo.
Leave a Reply